TRIBUNNNEWS.COM - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, membawa kabar baik bagi guru honorer yang saat ini belum mendapat status pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Jika terpilih menjadi Presiden, Anies berjanji bakal mengangkat ratusan ribu guru honorer untuk menjadi guru PPPK. 

Hal itu disampaikan Anies dalam debat kelima capres pada Minggu (4/2/2024) malam.

Anies mulanya menyoroti sejumlah masalah pendidikan yang ada di Indonesia. 

Di antaranya, banyaknya guru honorer yang belum diangkat jadi PPPK, kemudian guru yang belum tersertifikasi hingga beban administrasi bagi para pendidik. 

"Ada puluhan guru honorer belum diangkat jadi guru PPPK, ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi, lalu beban administrasi, itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip bahwa kita harus bertanggung jawab untuk pendidiknya," kata Anies, Minggu. 

Dengan sejumlah permasalahan itu, Anies kemudian menjabarkan strategi ampuhnya. 

Baca juga: Prabowo Setuju Pendapat Anies soal Kesejahteraan Guru dan Dosen: Kita Harus Berani Perbaiki Sistem

Yakni percepatan sertifikasi guru hingga pengangkatan 700 ribu guru honorer. 

"Percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu guru honorer jadi guru PPPK, kemudian beasiswa untuk anak guru, anak dosen dan anak para pendidik," kata Anies. 

Pelaksanaan Debat

- Jadwal debat: Minggu, 4 Februari 2024

- Jam tayang: 19.00 WIB

- Tema: Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

- Lokasi: JCC Senayan, Jakarta Pusat

- Moderator: Andromeda Mercury dan Dwi Anggia

- Panelis: Ada 12 panelis yang ditunjuk KPU

1. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof Dr Aminuddin Syam SKM M Kes MMed Ed.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Asep Saepudin Jahar MA PhD.
3. Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (BAN PDM), Bahruddin.
4. Pendiri PIKAT Demokrasi dan Penasihat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net), Damar Juniarto SSos.
5. Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Prof Emiritus PM Laksono PhD.
6. Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo.
7. Ahli Teknologi Informasi/Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, Onno Widodo Purbo PhD.
8. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Dra Reni Kusumowardhani MPsi.
9. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar SSi SH MM.
10. Penasihat Hak Disabilitas pada General Election Network for Disability Access (AGENDA) dan aktivis disabilitas, Tolhas Damanik MEd.
11. Dosen Pascasarjana Program Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Drs. Tukiman Tarunasayoga MS, Ph.D.
12. Guru Besar di bidang PAUD dan Gender Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Vina Adriany MEd PhD.

Stasiun TV yang menayangkan: TV One, ANTV, dan Net TV.

- Format debat:

Debat capres malam ini akan berlangsung dengan durasi waktu 150 menit, yaitu 120 menit untuk debat capres dan 30 menit untuk jeda iklan.

Format debat kelima capres masih sama seperti debat-debat selanjutnya.

Yaitu terdiri dari enam segmen dan berlangsung selama 120 menit.

Segmen pertama, para capres akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang berkaitan dengan tema debat.

Di segmen kedua dan ketiga, para capres akan melakukan pendalaman visi, misi, dan program kerja melalui sejumlah pertanyaan yang disiapkan tim panelis.

Di segmen lain, capres yang lain boleh menimpali atau memberikan tanggapan terkait paparan dari capres yang ditanya.

Sementara di segmen keempat dan kelima, para capres bisa saling bertanya jawab atau memberikan tanggapan sesuai dengan tema debat.

Di segmen ini, biasanya akan ada aksi 'serang' para capres terkait dengan pertanyaan atau pernyataan yang dilontarkan.

Terakhir, ada segmen penutup di mana para capres akan memberikan pernyataan penutup (closing statement) soal tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Sri Juliati)