Anies Soal Tingginya Biaya UKT: Negara Harus Ambil Alih Biaya Itu
Anies menyebut cara pandang negara terhadap pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menilai, seharusnya negara tak membiarkan tingginya biaya Uang Kuliah Tinggi (UKT).
Sebab itu menurut Anies, negara harus mengambil alih beban biaya kuliah tersebut.
Sehingga, pimpinan kampus, termasuk dosen akan fokus kepada tupoksinya.
Baca juga: Cek Fakta: Anies Sebut 15 Juta Orang Jadi Korban Kekerasan Seksual, Betulkah Klaim Itu?
Hal itu disampaikan Anies dalam debat terakhir pilpres 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.
"Nah unsur negara harus lebih besar, negara ambil alih biaya itu. Bukan justru malah dibebankan untuk universitas, supaya apa? dosen, pimpinan univeristas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat," kata Anies.
Karena itu, Anies berujar, cara pandang negara terhadap pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi.
Dengan demikian, permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia bisa teratasi.
"Nanti negara itu dapat pendapatan dari mana? ketika mereka (anak didik) menjadi kelas menegah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara, tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah," ucap Anies.
"Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi," pungkas Anies.
