Anies Sodorkan Opsi Bansos dalam Bentuk Transfer Uang: Kurangi Potensi Korupsi
Anies Baswedan menyinggung opsi bantuan sosial dalam bentuk transfer uang guna mengurangi potensi korupsi pengadaan barang.
Penulis: Febri Prasetyo
Editor: Suci BangunDS
“Kemudian yang kedua, pemberian bansos itu harus tepat sasaran,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Dia menyebut, bansos itu harus diberikan melalui pendataan yang baik dan data tersebut harus akurat.
“Mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi."
“Yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, bansos itu harus bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera, itu masuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan.
Kemudian, Anies menyinggung rencana program yang dinamainya bansos plus.
“Kami menyusun bansos plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk, masih miskin, dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan, supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera.”
Ganjar mengaku sepakat dengan pendapat Anies itu.
“Karena proses logic thinking-nya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan kades sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama, seolah-olah kita abai pada data ini.
Kemudian dia menyinggung bahwa bansos memang hak rakyat.
"Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu."
Moderator dan panelis
Debat capres 2024 yang kelima ini dipandu oleh Andromeda Mercury dan Dwi Anggia yang bertindak sebagai moderator.
Adapun panelis yang ditunjuk KPU ialah sebagai berikut.
- Guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Aminuddin Syam, S.K.M., M.Kes., M.Med Ed.
- Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
- Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (BAN PDM), Bahruddin.
- Pendiri PIKAT Demokrasi dan Penasihat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net), Damar Juniarto, S.Sos.
- Guru besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Prof. Emiritus PM Laksono PhD.
- Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo.
- Ahli teknologi informasi/Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, Onno Widodo Purbo, Ph.D.
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Dra. Reni Kusumowardhani, M.Psi.
- Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M.
- Penasihat hak disabilitas pada General Election Network for Disability Access (AGENDA) dan aktivis disabilitas, Tolhas Damanik, M.Ed.
- Dosen Pascasarjana Program Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Drs. Tukiman Tarunasayoga M.S., Ph.D.
- Guru besar di bidang PAUD dan Gender Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Vina Adriany, M.Ed., Ph.D.
(Tribunnews/Febri)
