Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengatakan, pembagian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat telah disalahgunakan demi kepentingan elektoral.

Aria menegaskan, bansos seharusnya dibagikan Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data kemiskinan.

Baca juga: Blusukan Bersama Puan, Ganjar Pastikan Warga Waduk Pluit Tak Goyang karena Bansos

Namun kini bansos disalurkan menurut tingkat kepadatan penduduk di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Menurut Aria, hal tersebut berakibat pada ketidaksesuaian data dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat.

"Lho kan sangat jelas, Ibu Risma (Menteri Sosial) sejak awal menjabat Mensos punya komitmen untuk mengunakan data kemiskinan. Saat ini, data kemiskinan Ibu Risma tidak lagi dipakai," kata Aria seusai acara Hajatan Rakyat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/3/2024).

Dia menuturkan, saat ini pemerintah menggunakan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam pembagian bansos.

Aria mengaku tidak rela pembagian bansos dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti yang terjadi belakangan ini.

"Data validasi bansos yang dimiliki Kementerian Sosial, yang rutin diperbaiki, infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian bansos, pada bulan Januari dan Februari 2024," ujarnya.

Baca juga: Airlangga Tepis Tudingan Anggaran Bansos Jelang Pemilu  Lebih Besar Ketimbang Saat Pandemi

Dia juga menyayangkan, pembagian bansos yang dilakukan hanya berdasarkan kepadatan penduduk di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Di mana, pada Desember 2023, Jokowi membagikan BLT Puso (BLT bagi petani yang gagal panen) yang hanya dibagikan di Provinsi Jawa Tengah, yakni Rp 8 juta per 1 hektar lahan pertanian.

Sementara itu, untuk kelompok tani, diberikan bantuan sekitar Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta.

Khusus di Jawa Tengah, terdapat 16.000 hektar lahan yang terdampak El Nino, banjir, dan kekeringan panjang.

Ironisnya, penerima BLT Puso hanya petani di Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati.

"Itulah yang kita tahu, yang dipakai merupakan data elektoral, berdasarkan kepadatan penduduk. Kemudian, daerah mana yang memberikan efek elektoral tinggi di situlah bansos diberikan. Bansos memang untuk rakyat, PDIP setuju. Tetapi, caranya jangan didasarkan dan dikerdilkan untuk kepentingan elektoral, tapi sesuai kebutuhan rakyat," imbuh Aria.