Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendekati hari pencoblosan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menggelar pawai untuk menekan angka golput.

Seluruh pihak pun diajak berjibaku untuk menyosialisasikan agar para pemilih memberikan hak suaranya pada Rabu 14 Februari 2024, termasuk Campaign, melalui aplikasi kampanye sosialnya yang bertema Campaign #ForABetterWOrld #SuarakanCintamu di Car Free Day (CFD) Jakarta.

“Sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan hati nurani kita, KPU RI berharap, gerakan ini dapat menyadarkan masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak golput," kata Dohardo Pakpahan, selalu Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga KPU RI dalam siaran pers yNg diterima, Minggu (4/2/2024).

Dohardo menegaskan, pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Sebab untuk mendukung pelaksanaan Pemilu, negara telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, sehingga dengan anggaran itu perlu adanya pertanggungjawaban untuk menjadikan pemilih yang cerdas dan berkualitas.

Dohardo pun mengajak masyarakat untuk menjaga integritas dan ketertiban dalam Pemilu serentak 2024, sesuai dengan prinsip-prinsip Luber Jurdil atau langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

Senada dengan itu, Wandha Dwiutari, seorang content creator dan presenter, menekankan Pemilu juga menjadi kesempatan bagi perempuan untuk memilih pemimpin yang mewakili suara mereka.

Menurut catatannya, dari total 204 juta pemilih pemilu pada 2024, sekitar 102,58 juta adalah pemilih perempuan.

“Suara ini dapat digunakan untuk merealisasikan kebutuhan perempuan. Perempuan tahu permasalahan apa yang kerap dihadapi, seperti masih tingginya kasus kekerasan seksual, kesenjangan pendidikan, dan masih banyak lagi,” kata Wandha.

Wandha yakin, melalui Pemilu, rakyat bisa memilih siapa yang akan mewakili suara perempuan.

Menambahkan hal itu, Mohamad Bijaksana Junerosano, founder Waste4Change, meyakini, golput tidak hanya merugikan kualitas demokrasi, tetapi juga berdampak pada masa depan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di Indonesia.

“Dari segi lingkungan, golput jelas bukan pilihan yang bijak. Melihat permasalahan sampah saat ini, kita butuh pemimpin yang punya perhatian khusus pada pengelolaan sampah yang baik, seperti bagaimana praktik kebijakan mendaur ulang sampah di level rumah tangga,” kata Bijaksana.

Meski saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, pada praktiknya, Bijaksana menyayangkan sampah masih tertimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan di sembarang tempat, bagkan di sungai.