Soal Kritik Sivitas Akademika, Begini Indeks Demokrasi di Indonesia selama Jokowi Jadi Presiden
Sivitas akademika dari berbagai universitas mengkritik Jokowi soal kondisi demokrasi. Lalu sebenarnya bagaimana indeks demokrasi di Indonesia kini?
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Sivitas akademika dari berbagai universitas bebarengan melayangkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berdasarkan catatan Tribunnews.com, mayoritas kritik dari sivitas akademika terkait iklim demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi.
Contohnya adalah kritik yang disampaikan sivitas akademika dari Universitas Indonesia (UI) yang menyoroti demokrasi di Indonesia.
“Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo saat membaca petisi di Kampus UI, Depok, Jawa Barat pada Jumat (2/2/2024).
Selanjutnya, ada petisi dari sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang bertajuk "Petisi Bulaksumur" di mana mengaku prihatin atas penyimpangan demokrasi oleh sejumlah pejabat negara.
Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro pada Kamis (1/2/2024) di Balairung UGM, Yogyakarta.
Sementara pada hari ini, Sabtu (3/2/2/2024), giliran akademisi Universitas Padjajaran (Unpad) yang melayangkan kritik atas kondisi demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi.
Petisi bertajuk "Seruan Padjajaran" itu berisi penilaian bahwa Jokowi telah melakukan pelanggaran etika hingga pencederaan nilai-nilai demokrasi.
“Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata Ketua Senat Unpad, Ganjar Kurnia di Gerbang Pintu Utama Kampus Unpas Dipatiukur, Bandung.
Baca juga: Jokowi Respons Soal Akademisi Ramai-ramai Kritik Presiden: Itu Hak Demokrasi
Selain tiga universitas kenamaan tersebut, kampus lain seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, hingga perkumpulan rektor yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) turut mengkritik kondisi demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi.
Terlepas dari semua itu, sebenarnya, bagaimana Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) selama kepemimpinan Jokowi dua periode? Berikut datanya.
Data IDI Tahun 2014-2022 dari BPS
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait IDI pada tahun 2014-2022 menunjukan rapor yang cukup baik.
Pada tahun 2014, level IDI mencapai 73,04 dan mengalami penurunan tipis di tahun 2015 menjadi 72,82.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.