Kemudian, penurunan kembali terjadi di tahun 2016 di level 70,09.

Namun setelah itu tren IDI mengalami peningkatan meski pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan di level 73,66 setelah di tahun sebelumnya menyentuh 74,92.

Hanya saja, semenjak itu tren IDI mengalami peningkatan signifikan seperti di tahun 2022 yang menyentuh skor 80,41.

Mengutip BPS, saat level IDI berada di atas 80 poin maka bernilai "baik". Indeks 60-80 maka bernilai "sedang" dan indeks lebih kecil dari 60 poin, maka bernilai "buruk".

Lalu, indeks demokrasi di Indonesia menurut data BPS tahun 2022, justru mencatatkan level tertinggi terkait demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia 2014-2022 versi BPS

2014: 73,04
2015: 72,82
2016: 70,09
2017: 72,11
2018: 72,39
2019: 74,92
2020: 73,66
2021: 78,12
2022: 80,41

Data EIU 2014-2022

Berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia selama 2014-2022 atau selama pemerintahan di era Jokowi terus masuk dalam kategori demokrasi cacat (flawed democracy).

Adapun pengelompokkan skor indeks oleh EIU ada empat jenis yaitu:

- Skor indeks >8: demokrasi penuh (full democracy)
- Skor indeks >6 sampai ≤8: demokrasi cacat (flawed democracy)
- Skor indeks >4 sampai ≤6: demokrasi hibrida (hybrid regime)
- Skor indeks ≤4: otoriter (authoritarian)

Sementara selama era pemerintahan Jokowi, indeks demokrasi di Indonesia tidak pernah keluar dari angka 6-7.

Contohnya pada awal pemerintahan Jokowi, indeks demokrasi berada di level 6,95.

Kemudian sempat menanjak di level 7,03 setahun kemudian.