Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) meyakini gelombang ekspresi kritis dari berbagai kampus atas perilaku pemerintahan akhir-akhir ini dipastikan akan menambah signifikan pemilih paslon nomor urut 01.

Co-Captain Timnas AMIN Sudirman Said mengatakan, saat ini sedang terjadi gelombang ekspresi kritis dari kampus yang kemungkinan sudah tersimpan bertahun-tahun.

Baca juga: Cak Imin Janji Gelar Perayaan Imlek di Istana Negara Jika AMIN Terpilih

Menurutnya, keadaan penyelenggaraan negara yang akhir-akhir ini memburuk telah menjadi pemicu dalam memunculkan ekspresi kritis dari kampus.

Politik rasa takut, lanjut Sudirman, tidak lama lagi bakal runtuh dan berganti dengan keberanian dari berbagai pihak, khususnya kaum intelektual.

"Saat ini ada 2 pendulum (banduk), jika muncul banyak ketidakpuasan dan sikap kritis terhadap bandul 02, maka otomatis mereka akan masuk ke bandul 01. Kalau tidak mau status quo, maka akan pindah ke perubahan (AMIN)," kata Sudirman dalam keterangannya, Minggu (4/2/2024).

Sudirman menggambarkan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu sikap kritis dari berbagai kampus, seperti UGM, UII, UGM, dan civitas akademika dari universitas lainnya.

"Kita bersyukur (ekspresi dan sikap kritis) yang mulai duluan UGM. Karena Pak Jokowi dan 2 capres dari sana (UGM) maka akan diikuti kampus-kampus lain," ujar dia.

Dia menilai, sikap kritis kampus ini sejalan dengan pidato Bung Hatta pada 11 Juni 1957 di Salemba, Jakarta.

Saat itu, menurut Sudirman, Bung Hatta pidato panjang tentang tanggung jawab kaum intelegensia (intelektual) dan peran perguruan tinggi yang dibutuhkan negara.

Baca juga: Profil 6 Orang Dekat Jokowi Mundur dari Jabatannya Jelang Pilpres 2024, Ahok hingga Eko Sulistyo

Menurut Sudirman, penggalan kalimat pidato Bung Hatta antara lain: "Tanggung jawab kaum terdidik adalah memberikan kepemimpinan bagi bangsa. Jika kaum intelegensia berdiam diri tanpa melakukan apa pun saat melihat kerusakan, maka dia khiatani kecendekiawanannya itu".

Seperti diketahui, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.

Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Saat Kepala Negara Ramai-ramai Dikritik Kalangan Kampus, Dikhawatirkan Menjadi Awal Kejatuhan Jokowi

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," katanya seperti dikutip dari website resmi UGM.

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.

Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Selanjutnya menyusul sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia (UI) turut menyampaikan kritikan terhadap Jokowi.