Pilpres 2024

Daftar Sivitas Akademika Kampus yang Kritik Jokowi, Ada UI, UGM, hingga UMS

Tayang: Senin, 5 Februari 2024 12:28 WIB

Baca tanpa iklan

Penulis: Milani Resti Dilanggi

Editor: Febri Prasetyo

Baca Selanjutnya: Mobilisasi ASN Masih Terjadi di Pilkada 2024, Terkhusus di Sumut dan Jateng

✖

Daftar Sivitas Akademika Kampus yang Kritik Jokowi, Ada UI, UGM, hingga UMS

Presidenri.go.id/BPMI Setpres/Kris

Presiden Joko Widodo - Sivitas akademika di sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta bersuara mengritik demokrasi di era penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah sivitas akademika di sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta bersuara untuk mengkritik demokrasi pada era penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mereka yang terdiri atas guru besar, dosen, hingga alumni itu juga menuntut agar pemilu dan pilpres dapat berjalan semestinya, yakni jujur dan adil.

Kritik terhadap Jokowi itu makin masif sepekan terakhir ini, dimulai dari para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Rabu (31/1/2024) lalu.

Mereka melontarkan catatan dalam Petisi Bulaksumur menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan presiden.

Kemudian, UGM disusul oleh Universitas Islam Indonesia (UII) pada Kamis (1/2/2024) hingga Universitas Indonesia (UI) satu hari setelahnya, Jumat (2/2/2024).

Selengkapnya berikut daftar kampus yang mengkritik dinamika politik dan pemerintahan Presiden Jokowi, yang telah dirangkum Tribunnews.com.

1. Petisi Bulaksumur UGM - 31 Januari 2024

Sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024, Rabu (31/1/2024) di Balairung Gedung Pusat UGM. (Dok UGM)

Berita Rekomendasi

Petisi diawali oleh beberapa guru besar dan akademisi di UGM Yogyakarta pada 31 Januari lalu.

Guru-guru besar UGM, lewat 'Petisi Bulaksumur' menilai pemerintahan Jokowi telah melakukan tindakan menyimpang penyelenggaraan negara.

Petisi Bulaksumur dibacakan guru besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, dan didampingi para guru besar lain seperti Budi Santoso Wignyosukarto, Wiendu Nuryanti, serta Wahyudi Kumorotomo.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro membacakan petisi tersebut di Balairung UGM, Yogyakarta, Kamis (1/2/2024).

2. UII - 1 Februari 2024

Sehari setelahnya, Kamis (1/2/2024), petisi juga dikeluarkan Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Rektor UII Fathul Wahid meminta Jokowi tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga dalam Pilpres 2024.

"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” kata Fathul.

"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023,” imbuhnya.

Fathul juga menyoroti intervensi politik dari Jokowi lewat pernyataannya soal presiden boleh berpihak dan berkampanye yang sempat disampaikannya beberapa waktu lalu.

Tak sampai di situ, penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Jokowi menjelang pencoblosan juga dianggap berkaitan dengan politik.

3. Universitas Khairun Ternate - 2 Februari 2024

Sehari setelahnya, sejumlah akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Kota Ternate, Maluku Utara, juga menyuarakan petisi untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia saat ini.

Aksi deklarasi kebangsaan ini berlangsung di depan Gedung Rektorat Unkhair Ternate, Jumat (2/2/2024).

Salah satu akademisi Unkhair Ternate, Mochtar Adam, memberikan nilai demokrasi Indonesia saat ini anjlok di bawah angka 5.

Menurutnya kondisi itu diperparah dengan sikap Jokowi yang sempat menyinggung soal keberpihakan dan kampanye.

"Pesiden rasa-rasanya tidak bisa di dalam konstitusi, kalau anda membaca konstruksi undang-undang-nya, maka kita membutuhkan seorang presiden yang berdiri di semua anak bangsa, yang berdiri di semua partai, yang berdiri di semua pulau, maka dia akan menjadi presiden Nusantara," kata Mochtar yang didampingi sejumlah akademisi lainnya, Jumat (2/2/2024).

3. UI - 2 Februari 2024

Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, mengungkapkan pihaknya saat ini tengah berperang demi pemulihan demokrasi di tanah air.

"Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak,” ujarnya, Jumat (2/2/2024).

Hakristuti mengungkapkan saat ini Indonesia tengah kehilangan kendali sehingga menggerus etika dan keluhuran budaya.

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil ertika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa," tuturnya.

Menurutnya, para sivitas akademika UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di tanah air yang menimbulkan berbagai sektor menjadi terampas.

"Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup,” katanya.

4. Unhas - 2 Februari 2024

Forum Guru Besar dan dosen Unhas Deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi. Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi memimpin deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi di depan Rektorat Unhas pada Jumat (2/2/2024) (Faqih/Tribun Timur)

Guru besar dan dosen Unhas Makassar menyampaikan keprihatinan atas perkembangan demokrasi menjelang Pemilu 2024.

Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo dan semua pejabat negara untuk mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

"Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi," kata Prof. Triyatni Martosenjoyo saat membacakan pernyataan sikap Forum Guru Besar dan Dosen Unhas di Makassar, Jumat (2/2/2024).

5. Unand - 2 Februari 2024

Sementara itu, sejumlah dosen dan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Padang mengeluarkan manifesto atau pernyataan terbuka untuk penyelamatan bangsa.

Sekitar 100 orang anggota aliansi sivitas akademika Unand yang terdiri atas dosen dan mahasiswa berkumpul di halaman depan Convestion Hall kampus, Jumat siang, (2/2/2024).

Mereka menyerukan lima hal, termasuk mendesak Presiden Jokowi untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan Pemilu.

Pertama, menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi.

Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan Pemilu

Ketiga, menuntut KPU dan Bawaslu menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi.

Keempat, mendesak pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit.

Kelima, mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo/kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil.

6. Universitas Lambung Mangkurat - 2 Februari 2024

Pernyataan sikap sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (Unlam): Saat konstitusi sedang dikoyak-koyak, jangan dibiarkan.

Pembacaan pernyataan diwakili Ketua Senat sekaligus guru besar dari Fakultas Hukum ULM, Prof. Hadin Muhjad, di depan Gedung Rektorat ULM Banjarmasin, Jumat (2/2/2024).

Dalam pernyataannya, para sivitas akademika ULM mengingatkan agar para penyelenggara pemilu menjalankan proses demokrasi sesuai peraturan.

"Bangsa itu berdiri di atas negara hukum dan demokrasi, demokrasi itu mengandalkan kekuatan rakyat, rakyat itu berpegang pada negara hukum atau konstitusi."

"Pada saat konstitusi sedang proses dikoyak-koyak, maka kita harus menyikapi, jangan dibiarkan," katanya, Jumat (2/2/2024) dikutip dari TribunKaltim.com.

Hadin mengatakan aspek etika merupakan bagian tak terpisahkan dalam kepribadian bangsa Indonesia.

Hal itu menurutnya harus menjadi acuan penting dalam proses berdemokrasi.

7. UMY - 3 Februari 2024

Dewan guru besar, rektor, mahasiswa, serta alumni UMY menyuarakan pesan kebangsaan dan imbauan moral "Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban", Sabtu (3/2/2024).

Guru besar UMY Akif Khilmiyah menyebut bahwa pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini.

"Dari KPK dikebiri, pejabat doyan korupsi, DPR tak berfungsi membela anak negeri, dan sebagian hakim MK tidak punya etika dan harga diri," ucap Akif saat membacakan pernyataan.

Puncak dari semua itu, lanjut Akif, adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik konstetasi menjelang Pemilu 2024.

8. Unpad - 3 Februari 2024

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung di pembacaan Seruan Padjajaran ‘Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat’ di kampus Unpad, Bandung, Sabtu, 3 Februari 2024. (Tribun Jabar/Putri Puspita)

Sivitas Universitas Padjajaran menyerukan presiden dan elite politik taat pada etika saat pemilu 2024 agar pesta demokrasi berjalan jujur dan adil.

Hal itu disampaikan lewat pernyataan sikap yang digelar pada Sabtu (3/2/2024).

Unpad menilai kualitas demokrasi Indonesia makin menurun di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi.

Mereka mencontohkan berbagai peraturan mendadak muncul yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, seperti Omnibus Law.

Puncak diabaikannya demokrasi, kata mereka, terjadi ketika kasus nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.

"Kami Civitas Akademika Universitas Padjadjaran yang menjunjung Pola Ilmiah Pokok (PIP) 'Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional' menyerukan agar presiden, para pejabat publik, kandidat capres-cawapres dan para elite politik serta masyarakat untuk turut bersama dalam 'Penyelamatan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat'," tulis Unpad dalam keterangan tertulis.

9 . Unmul - 3 Februari 2024

Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda turut mengkritik sikap Jokowi menjelang Pilpres 2024, pada Sabtu (4/2/2024).

Akademisi Unmul Herdiansyah Hamzah meyanyangkan pernyataan Jokowi soal keberpihakan dan presiden boleh kampanye.

Hal itu dinilai merusak demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 1998.

Menurutnya, itu adalah ancaman bahaya, serta didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elite politik.

"Perubahan sikap ini membuktikan dengan semakin jelas betapa pentingnya larangan politik dinasti dan nepotisme dalam pemilihan umum."

"Tak mudah bagi Jokowi untuk netral ketika anaknya berlaga dalam pemilihan presiden," katanya, dikutip dari TribunKaltim.com.

Mereka juga meminta Presiden Jokowi untuk berhenti melakukan langkah politik demi kepentingan dinasti di Pemilu 2024.

Herdiansyah mengatakan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi harus segera dihentikan.

10. UMS - 5 Februari 2024

Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Sukoharjo, Jawa Tengah, ikut bersuara merespons perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan menjelang Pemilu 2024.

Mereka mengeluarkan petisi atau Maklumat Kebangsaan. Ini sebagai bentuk keprihatinan dan keresahan mereka terhadap perkembangan bangsa ini.

Maklumat Kebangsaan dibacakan oleh Prof Aidul Fitriciada Azhari disaksikan rektor dan para guru besar UMS di Gedung Siti Walidah Kampus 2 UMS pada Senin (5/2/2024).

UMS menyoroti para elite politik pada Pemilu 2024.

Mereka meminta presiden dan para elite mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjujung adab dan etika.

Ia juga menuntut para aparat TNI-Polri netral pada Pemilu 2024.

Mereka juga menyuarakan soal politik uang yang harus ditolak dalam bentuk apapun itu.

Daftar Sivitas Academika yang mengkritik Jokowi