TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seniman dan budayawan Butet Kartaredjasa bersuara soal makin banyaknya para guru besar yang mengkritik Jokowi belakangan ini.

Menurut Butet Kartaredjasa, para guru besar yang mengingatkan Presiden Joko Widodo itu juga karena cinta.

"Jadi mengingatkan dan mengkritik itu tanda cinta. Tapi kalau Pak Jokowi tetap ‘keukeuh’ mengkhianati konstitusi dan tidak tunduk pada demokrasi, saya mohon maaf, secara manusia, kita tetap berteman, tapi secara posisi Bapak berseberangan dengan kami,” tegasnya.

Hal ini disampaikan Butet Kartaredjasa dalam konferensi pers secara virtual di Media Centre Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Cemara, Jakarta, dipandu Direktur Eksekutif Kominfo dan Juru Bicara TPN, Tomi Aryanto, Senin, 5 Februari 2024.

Butet menyatakan bahwa secara konsisten dia tidak mencabut pernyataan yang sudah ada.

“Karena saya (mengatakan) dengan sadar, (dengan) sehat kok,” ungkapnya

Baca juga: Nasib Butet Kartaredjasa: Laporan di Polda DIY Dicabut, Kini Dilaporkan ke Bawaslu

Butet Kartaredjasa Ucapkan Terima Kasih Laporannya di Polda DIY Dicabut

Seniman dan budayawan Butet Kartaredjasa menyambut baik pencabutan laporan polisi atas dirinya yang merupakan perintah Presiden Joko Widodo.

Ia berterima kasih kepada Ketua Projo yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi karena dengan mencabut laporan hukum itu sama dengan mengurangi beban kerja polisi.

“Itu cara Pak Jokowi untuk mengingatkan para relawan agar tidak sibuk mencari muka dan jadi penjilat. Harusnya bukan hanya saya saja yang laporannya dicabut , tapi semua yang berusaha menegakkan konstitusi dan demokrasi yang jadi korban ‘prank’-nya Pak Jokowi itu harusnya dibebaskan,” kata Butet.

Mahfud MD Ngaku Dapat Laporan Ada Operasi Menekan Rektor-Rektor

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan dirinya mendapatkan laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa demi membangun demokrasi yang bermartabat.

“Secara bersamaan muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi baik,” paparnya saat berdialog “Tabrak Prof” di Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Sivitas Akademika Kritik Presiden Jokowi, Cak Imin Singgung Sinyal Merah dan Vonis Rakyat 

Mahfud melanjutkan, ada beberapa rektor perguruan tinggi membuat pernyataan seperti yang diminta oleh pihak yang melakukan operasi tersebut.

Kendati demikian, ada juga rektor yang jelas-jelas menolak, tambah Mahfud. Seperti rektor Universitas Soegijapranata di Semarang.

“Dia (rektor) mengatakan diminta untuk menyatakan untuk pemerintahan Jokowi baik, pemilu baik dan lain sebagainya, nah itu yang beredar,” ujar Mahfud.

Adanya intervensi ke kampus-kampus, lanjut mantan Menkopolhukam ini, bisa saja terjadi, tetapi untuk mengatakan perguruan tinggi itu takut karena adanya tekanan, itu tidak juga.

Baca juga: Terus Bertambah, Berikut 32 Sivitas Akademika Kampus yang Mengkritik Netralitas Jokowi

Saat ini, menurut Mahfud, sudah 59 perguruan tinggi, dan selanjutnya akan terus mengalir setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan menyuarakan pemerintahan yang beretika.

Menurutnya, semakin menekan perguruan tinggi, maka semakin bergelombang gerakan-gerakan tersebut.

“Oleh karena itu karena kita berada di Yogyakarta, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar civitas akademika UGM (Universitas Gajah Mada) yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama,” tegasnya.