TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini banyak sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni perguruan tinggi yang mengkritik soal demokrasi di pemerintahan Presiden Jokowi.

Kritikan tersebut di antaranya disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), UIN Syarif Hidayatullah Tangerang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Jember, dan lainnya.

Mayoritas dari mereka mengkritik soal etika hingga mempertanyakan kenegarawanan Jokowi.

Menanggapi kritikan tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai pemerintah tidak boleh menganggap remeh.

Ma'ruf menilai pemerintah tak hanya cukup mendengar saja, tapi juga harus menindaklanjuti krtitikan dari sivitas akademika tersebut.

Tak hanya itu, Ma'ruf juga menegaskan, pemerintah harus mau memperhatikan semua dinamika politik yang terjadi di Indonesia.

Selanjutnya pemerintah harus bisa mengambil langkah-langkah berikutnya untuk mengatasi banyaknya kritikan tersebut.

"Bukan hanya mendengar, tapi pemerintah juga harus menindaklanjuti berbagai kritik tersebut."

"Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," kata Ma'ruf dilansir WartakotaLive.com, Selasa (6/2/2024).

Ma'ruf berharap, kritikan sivitas akademika terkait demokrasi jelang Pemilu 2024 ini bisa menjadi dinamika yang positif.

Serta tidak membawa keresahan bagi bangsa Indonesia.

Baca juga: Jokowi Dikritik Akademisi, Pakar: Kesadaran Kolektif Meluas, Tak Bisa Dibendung

Jokowi Respons Soal Akademisi Ramai-ramai Kritik Presiden

Sementara itu, Presiden Jokowi menilai kritikan dari sivitas akademika tersebut merupakan hak yang dimiliki setiap orang di negara demokrasi.

Untuk itu Jokowi memilih untuk menghargai hak demokrasi tersebut.

"Itu hak demokrasi yang harus kita hargai," kata Jokowi usai kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (3/2/2024).

Baca juga: KASN: Munculnya Kritik Akademisi Indikasi Netralitas Tergerus di Pemilu 2024