Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan hilirisasi era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JK menyebut, hilirisasi sama seperti industrialisasi. Dan menurutnya hal itu sangat berbahaya.

"Tapi dengan praktiknya ini sangat berbahaya untuk negeri ini, kalau sekarang praktiknya ya," kata JK di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/2/2024).

Sebab menurutnya, praktik hilirisasi di tanah air justru mengeksploitasi secara berlebihan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, oleh tenaga asing.

Dan keuntungannya juga mengalir ke luar negeri.

Sehingga, JK menyebut hal ini sama seperti sistem perdagangan di zaman Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

"Bisa mengembalikan negeri ini ke zaman VOC, orang asing menggali kekaaayan dengan buruh yang murah semua keuntungnya lari ke luar tidak ke dalam, memiskin rakyat," ujar JK.

Ada pun untuk diketahui, cadangan nikel Indonesia dikabarkan hanya bersisa sekitar 15 tahun.

Juauf Kalla khawatir jika ini dihabiskan maka bagaimana nasib masa depan generasi selanjutnya.

"Dihabiskan, bagaimana masa depan bagaimana generasi anda? itu betul-betul sistemnya sangat merugikan," ujar JK.

Lebih lanjut, JK mengungkapkan sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, hingga Maluku Utara setiap tahunnya mengalami kemiskinan.

Di mana daerah-daerah tersebut berada perusahaan nikel, dan tenaga kerja asing banyak yang bekerja di sana.

"Lihat data statistiknya, bukan tambah kaya tapi tambah miskin, negara ini hanya dapat dikit semuanya lari ke China, persis zaman VOC," pungkas dia.