Oleh sebab itu, dirinya tak sependapat dengan pandangan yang menilai model pemilihan presiden oleh MPR sebagai kemunduran demokrasi.

Menurutnya hal itu adalah amanah Pancasila pada sila keempat. MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Kata siapa kemunduran demokrasi? Itu cita-cita luhur para pendiri bangsa. Sudah diperhitungkan secara matang."

"Ada perwakilan-perwakilan bukan hanya partai politik saja, tapi ada utusan golongan, profesi, agama, suku, dan lain-lain. Itu kan amanah sila ke empat. MPR lembaga tertinggi negara."

"Bukan seperti sekarang, pemimpin nasional ditentukan oleh suara orang-orang yang minim pendidikannya," jelasnya.

Tanggapan Ma'ruf Amin

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut kritik yang dilayangkan oleh kalangan civitas academica merupakan bagian dari dinamika politik yang harus ditanggapi oleh pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ma'ruf di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, Al Yaqout Street, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Selasa (6/2/2024).

"Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," ujar Ma'ruf.

Maruf berharap aksi para akademisi ini bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia.

"Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan sehingga bisa diatasi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh,” ungkapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul: Soal Jokowi Bagikan Bansos Jelang Pemilu, Pengamat: Gerakan Kritik Civitas Akademika Kalah Dampaknya.

(Tribunnews.com/Deni/Fahdi Fahlevi)(TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)