Tentu, terkait dengan pelaporannya, ada yang langsung dengan presiden. Kemudian, nanti akan diturunkan juga di masing-masing kementerian. Nantinya di masing-masing kementerian juga harus ada kanal-kanal bagi masyarakat untuk mengeluhkan itu tadi. Disesuaikan dengan spesifikasinya.

"Insya allah nanti akan terintegrasi semuanya apa yang menjadi keluhan dari masyarakat," jelas Atikoh.

Mantan wartawati ini kemudian berbicara soal KTP Sakti Ganjar-Mahfud yang akan diterapkan guna mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya salah sasaran bansos.

"Kemudian yang lain untuk antisipasi, meminimalisir terjadi salah sasaran, data yang tidak akurat, atau kekurangan program-program penerima manfaat, itu kembali lagi KTP Sakti. Karena dari KTP Sakti akan terlihat, datanya. Misalnya di desa ibu, penduduknya berapa, yang penghasilan kurang berapa, atau yang memiliki tanggungan anak banyak dengan penghasilan sama dengan yang lain, berarti kan ini harusnya mendapatkan prioritas juga," ungkap Atikoh.

Dia pun meyakini bahwa KTP Sakti Ganjar-Mahfud juga akan mengupdate data-data masyarakat yang kurang mampu serta perubahan status ekonomi masyarakat yang terdampak.

"Jadi kalau ada data yang tidak sesuai, nanti bisa di update, dimutakhirkan datanya, disesuaikan dengan kondisi yang riil. Karena terkadang data itu yang sekarang terpakai hasil dari sensus 2015, 2016, yang kondisinya pasti sudah sangat berubah. Yang kemarin belum nikah sekarang sudah nikah, yang belum punya anak sekarang punya anak, yang kemarin bisnis lagi jaya tiba-tiba turun, yang kemarin panennya bagus belum tentu sama kali. Jadi karena terkait juga kondisi dinamika di alam dan ekonomi kita sendiri," kata Atikoh.

"Jadi yang antisipasinya datanya itu harus valid dan akurat," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Atikoh juga mendengarkan curhatan Muna Eva, seorang istri nelayan.

Eva mengeluhkan seringnya nelayan kekurangan Solar serta aksesnya yang sangat menyulitkan. Yang kedua, sebagai istri nelayan, ia juga ingin turut menyokong perekonomian keluarga. 

Baca juga: Nelayan di Sultra Dua Kali Rudapaksa Gadis di Bawah Umur, Korban Diberi Uang Rp50 Ribu

Eva bertanya apa yang direncanakan pemerintahan Ganjar-Mahfud untuk membantu perempuan seperti dirinya.

Atikoh langsung menjawab bahwa soal solar selalu jadi permasalahan klasik bagi para nelayan. Sebagai pendamping Ganjar selama 10 tahun menjabat Gubernur Jawa Tengah, Atikoh yang kerap blusukan dari dulu, seringkali dicurhati keluarga nelayan mengenai hal itu.

“Maka untuk ke depan, inilah peran dari KTP Sakti itu,” kata Atikoh.

KTP Sakti itu berarti satu KTP bisa dipakai untuk apapun yang sifatnya mengakses layanan pemerintahan, termasuk terkait solar bersubsidi. Ketika data sudah lengkap dan terintegrasi, maka nelayan cukup menunjukkan KTP Sakti jika ingin mendapat solar bersubsidi.

“Karena di KTP Sakti  kan nanti sudah ada pekerjaannya apa, dan sebagainya. Dan datanya itu nanti terintegrasi. Sehingga harapannya, nanti nelayan seperti yang lain, ketika mau mengakses manfaat dalam hal ini manfaatnya adalah solar bersubsidi, cukup menunjukan KTP-nya,” papar Atikoh.