Menurut Atikoh, sebenarnya masalah akses solar yang prosedural adalah karena demi mencegah orang-orang yang mencari celah. 

Ketika ada barang bersubsidi dari negara; entah itu BBM solar atau pupuk; akan ada saja pihak yang berusaha mendapatkan barang lebih karena perbedaan harganya dengan barang nonsubsidi.

Maka kunci mengatasinya adalah memastikan data benar-benar valid. Dampaknya, Masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan memperoleh haknya. Pihak yang selama ini mengeksploitasi celah itu, akan terhambat sama sekali.

“Jadi kalau datanya benar-benar valid, benar-benar riil, ini betul-betul akan lebih mempermudah. Disitu ada Nelayan yang seperti apa, nanti tinggal menunjukkan kartu itu,” tegasnya.

Lalu Atikoh menjawab pertanyaan kedua. Menurut Atikoh, pemerintahan Ganjar-Mahfud nantinya tidak akan pernah memaksakan satu program yang seragam untuk semua wilayah.

Maka untuk membantu perempuan yang ingin terlibat di dalam perekonomian, Atikoh mengatakan pendekatannya adalah berbasi potensi warga itu dan lokasinya.

“Misalnya kalau pedagang, lah kebutuhannya apa dulu. Kebutuhannya apa terkait permodalan? Apakah kebutuhannya dia ingin meningkatkan kapasitas? Ingin dia melebarkan sayapnya atau ingin diversifikasi usaha misalnya pedagang kepengen ke pascapanennya, dengan ikannya diolah? Nah itu berarti butuh pelatihan,” ungkap Atikoh

“(Prinsipnya) ini perlu diidentifikasi dulu. Mereka kepinginnya apa, karena kalau perlakuannya itu disamakan, itu belum tentu menjawab kebutuhannya,” tegasnya.

Baca juga: Temui Nelayan di Sumatera Utara, Ganjar Pranowo Janji Buat Teri Medan Mendunia

Yang kedua, Atikoh bercerita temuannya dari blusukan dirinya ke banyak kelurga nelayan selama ia mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Menurutnya, para perempuan di keluarga nelayan memiliki peranan penting dalam manajemen keuangan keluarga. Bagi Atikoh, para perempuan itu sangat membutuhkan pembekalan terkait kemampuan pembukuan serta analisa usaha.

Sebab kasus yang kerap terjadi, ketika keluarga nelayan sedang memiliki banyak pemasukan, di saat yang sama kontrol akan pengeluaran tak terjadi. Intinya, negara perlu memberikan pelatihan-pelatihan manajemen keuangan keluarga demikian.

“Jadi nanti ketika ada kebutuhan yang lain kita tidak akan terlalu kesulitan. Kadang kebutuhannya bertambah, tetapi kalau ada kedisiplinan kita terhadap itu, insyaallah akan lebih mempermudah. Ibu-ibunya perlu diajari untuk manajemen keuangan,” jelas Atikoh.