TRIBUNNEWS.COM, SERANG - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti dicurhati oleh masyarakat soal penerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Atikoh pun bicara program KTP Sakti (Satu Kartu Terpadu Indonesia) yang dibawa oleh paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam menjawab permasalahan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Atikoh saat menggelar Dialog dengan para ibu serta santri di Ponpes Syifaul Qulub Lil Mutaallimin, Ciparay, Kabupaten Serang, Banten, pada Selasa (6/2/2024) malam. Di mana, kehadiran Atikoh ke Ponpes tersebut untuk bersilaturahmi.

Awalnya, seorang ibu bernama Ica, warga Desa Cigondang, Kampung Laba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang curhat kepada Atikoh soal bansos yang tidak tepat sasaran yang terjadi di kampungnya.

Dia juga bertanya kepada Atikoh soal bagaimana cara melaporkan ketidaktepatan penyaluran bansos tersebut. Sebab, kegelisahan itu dirasakan hampir sebagian warga di kampungnya.

Ica mengambil contoh bagaimana terdapat keluarga yang memiliki banyak tanggungan anak, namun sama sekali tidak tersentuh oleh bansos pemerintah. Sementara, keluarga lainnya yang tidak memiliki tangggungan anak, justru mendapatkan bansos.

"Saya mau menanyakan soal bansos Bu, kepada siapa kita lapor apabila terjadi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran?" tanya Ica kepada Atikoh. 

"Contoh, seperti Di kampung saya banyak tanggungan anak sekolah, sedangkan tidak menerima apapun dari bansos. Sedangkan yang tidak punya tanggungan, dapat tiap per 3 bulan sekali berupa PKH (Program Keluarga Harapan)?" tanyanya lagi.

Atikoh pun merespons pertanyaan Ica soal kemana harus melapor jika pembagian bansos tidak tepat sasaran. 

Dia mengatakan, tak ingin berkomentar terkait dengan kondisi saat ini dimana pembagian bansos tidak tepat sasaran.

Namun, dia bicara pengalaman dan rekam jejak suaminya selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah. 

"Kalau yang sekarang saya tidak berkomentar untuk terkait sistem pelaporannya dan lainnya. Tapi untuk ke depan, dulu ketika saya di Jateng yang sudah diterapkan, biar ini tidak sekedar janji. Di Jateng itu ada yang namanya Lapor Gub, itu menampung semua keluhan yang ada di masyarakat Jateng. Nanti Mas Ganjar akan memantau mana keluhan yang sudah ditindaklanjuti mana yang belum," kata Atikoh.

"Jadi disitu akan terlihat, oh itu misalnya keluhan pupuk bersubsidi, jalan, akan terlihat. Dan setiap dinas itu wajib memiliki akun untuk pelaporan-pelaporan," sambung Atikoh.

Baca juga: Di Ponpes Khas Kempek Cirebon, Atikoh Kampanyekan Program Prioritas Ganjar-Mahfud untuk Pesantren

Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar ini pun menganalogikan ketika cakupannya sudah skala nasional akan bisa berjalan.

Tentu, terkait dengan pelaporannya, ada yang langsung dengan presiden. Kemudian, nanti akan diturunkan juga di masing-masing kementerian. Nantinya di masing-masing kementerian juga harus ada kanal-kanal bagi masyarakat untuk mengeluhkan itu tadi. Disesuaikan dengan spesifikasinya.

"Insya allah nanti akan terintegrasi semuanya apa yang menjadi keluhan dari masyarakat," jelas Atikoh.

Mantan wartawati ini kemudian berbicara soal KTP Sakti Ganjar-Mahfud yang akan diterapkan guna mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya salah sasaran bansos.

"Kemudian yang lain untuk antisipasi, meminimalisir terjadi salah sasaran, data yang tidak akurat, atau kekurangan program-program penerima manfaat, itu kembali lagi KTP Sakti. Karena dari KTP Sakti akan terlihat, datanya. Misalnya di desa ibu, penduduknya berapa, yang penghasilan kurang berapa, atau yang memiliki tanggungan anak banyak dengan penghasilan sama dengan yang lain, berarti kan ini harusnya mendapatkan prioritas juga," ungkap Atikoh.

Dia pun meyakini bahwa KTP Sakti Ganjar-Mahfud juga akan mengupdate data-data masyarakat yang kurang mampu serta perubahan status ekonomi masyarakat yang terdampak.

"Jadi kalau ada data yang tidak sesuai, nanti bisa di update, dimutakhirkan datanya, disesuaikan dengan kondisi yang riil. Karena terkadang data itu yang sekarang terpakai hasil dari sensus 2015, 2016, yang kondisinya pasti sudah sangat berubah. Yang kemarin belum nikah sekarang sudah nikah, yang belum punya anak sekarang punya anak, yang kemarin bisnis lagi jaya tiba-tiba turun, yang kemarin panennya bagus belum tentu sama kali. Jadi karena terkait juga kondisi dinamika di alam dan ekonomi kita sendiri," kata Atikoh.

"Jadi yang antisipasinya datanya itu harus valid dan akurat," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Atikoh juga mendengarkan curhatan Muna Eva, seorang istri nelayan.

Eva mengeluhkan seringnya nelayan kekurangan Solar serta aksesnya yang sangat menyulitkan. Yang kedua, sebagai istri nelayan, ia juga ingin turut menyokong perekonomian keluarga. 

Baca juga: Nelayan di Sultra Dua Kali Rudapaksa Gadis di Bawah Umur, Korban Diberi Uang Rp50 Ribu

Eva bertanya apa yang direncanakan pemerintahan Ganjar-Mahfud untuk membantu perempuan seperti dirinya.

Atikoh langsung menjawab bahwa soal solar selalu jadi permasalahan klasik bagi para nelayan. Sebagai pendamping Ganjar selama 10 tahun menjabat Gubernur Jawa Tengah, Atikoh yang kerap blusukan dari dulu, seringkali dicurhati keluarga nelayan mengenai hal itu.

“Maka untuk ke depan, inilah peran dari KTP Sakti itu,” kata Atikoh.

KTP Sakti itu berarti satu KTP bisa dipakai untuk apapun yang sifatnya mengakses layanan pemerintahan, termasuk terkait solar bersubsidi. Ketika data sudah lengkap dan terintegrasi, maka nelayan cukup menunjukkan KTP Sakti jika ingin mendapat solar bersubsidi.

“Karena di KTP Sakti  kan nanti sudah ada pekerjaannya apa, dan sebagainya. Dan datanya itu nanti terintegrasi. Sehingga harapannya, nanti nelayan seperti yang lain, ketika mau mengakses manfaat dalam hal ini manfaatnya adalah solar bersubsidi, cukup menunjukan KTP-nya,” papar Atikoh.

Menurut Atikoh, sebenarnya masalah akses solar yang prosedural adalah karena demi mencegah orang-orang yang mencari celah. 

Ketika ada barang bersubsidi dari negara; entah itu BBM solar atau pupuk; akan ada saja pihak yang berusaha mendapatkan barang lebih karena perbedaan harganya dengan barang nonsubsidi.

Maka kunci mengatasinya adalah memastikan data benar-benar valid. Dampaknya, Masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan memperoleh haknya. Pihak yang selama ini mengeksploitasi celah itu, akan terhambat sama sekali.

“Jadi kalau datanya benar-benar valid, benar-benar riil, ini betul-betul akan lebih mempermudah. Disitu ada Nelayan yang seperti apa, nanti tinggal menunjukkan kartu itu,” tegasnya.

Lalu Atikoh menjawab pertanyaan kedua. Menurut Atikoh, pemerintahan Ganjar-Mahfud nantinya tidak akan pernah memaksakan satu program yang seragam untuk semua wilayah.

Maka untuk membantu perempuan yang ingin terlibat di dalam perekonomian, Atikoh mengatakan pendekatannya adalah berbasi potensi warga itu dan lokasinya.

“Misalnya kalau pedagang, lah kebutuhannya apa dulu. Kebutuhannya apa terkait permodalan? Apakah kebutuhannya dia ingin meningkatkan kapasitas? Ingin dia melebarkan sayapnya atau ingin diversifikasi usaha misalnya pedagang kepengen ke pascapanennya, dengan ikannya diolah? Nah itu berarti butuh pelatihan,” ungkap Atikoh

“(Prinsipnya) ini perlu diidentifikasi dulu. Mereka kepinginnya apa, karena kalau perlakuannya itu disamakan, itu belum tentu menjawab kebutuhannya,” tegasnya.

Baca juga: Temui Nelayan di Sumatera Utara, Ganjar Pranowo Janji Buat Teri Medan Mendunia

Yang kedua, Atikoh bercerita temuannya dari blusukan dirinya ke banyak kelurga nelayan selama ia mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Menurutnya, para perempuan di keluarga nelayan memiliki peranan penting dalam manajemen keuangan keluarga. Bagi Atikoh, para perempuan itu sangat membutuhkan pembekalan terkait kemampuan pembukuan serta analisa usaha.

Sebab kasus yang kerap terjadi, ketika keluarga nelayan sedang memiliki banyak pemasukan, di saat yang sama kontrol akan pengeluaran tak terjadi. Intinya, negara perlu memberikan pelatihan-pelatihan manajemen keuangan keluarga demikian.

“Jadi nanti ketika ada kebutuhan yang lain kita tidak akan terlalu kesulitan. Kadang kebutuhannya bertambah, tetapi kalau ada kedisiplinan kita terhadap itu, insyaallah akan lebih mempermudah. Ibu-ibunya perlu diajari untuk manajemen keuangan,” jelas Atikoh.