Ia juga menegaskan tidak ada yang boleh tahu pilihannya tersebut karena itu urusan hatinya.

Baca juga: Bertemu KSAD, Wapres Maruf Amin Minta TNI AD Turut Sukseskan Pemilu 2024

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pertanyaan wartawan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak.

"Saya kira soal (pernyataan) presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah silakan saja nanti urusannya itu publik saja," kata Ma'ruf usai memimpin Rapat Tingkat Menteri Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis (25/1/2024).

"Tapi saya, sudah, sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu," sambung dia.

Namun Ma'ruf terkesan enggan pandangannya tersebut dibenturkan dengan pandangan presiden.

Baca juga: Pengamat Keamanan Ingatkan Potensi Keterlibatan dan Intervensi Asing dalam Pilpres 2024

"Ini bukan perbedaan dengan presdien, memang presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti," kata Ma'ruf disambut tawa sejumlah hadirin dalam kesempatan tersebut.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah Menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau Parpol.

Menurut Jokowi setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Presiden usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Anies dan Ganjar Tanggapi Pernyataan Jokowi Tak Akan Berkampanye di Pilpres 2024, Bagaimana Prabowo?

Menurutnya sebagai pejabat boleh berkampanye.

Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata dia.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," sambung dia.

Baca juga: Pilpres Tinggal Sepekan Lagi, Ini 4 Survei yang Baru Dirilis, Bagaimana Peluang Anies dan Ganjar?

Menurut Presiden yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.