Ditanya soal Kemungkinan Jadi Wapres Lagi, Ma'ruf Amin Akui Tak Ingin: Umur Saya Sudah Cukup Tua
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku tak ingin kembali menjadi Wapres meskipun dari sisi konstitusi masih memperbolehkan.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara soal kemungkinan dirinya untuk kembali menjadi Wakil Presiden RI di periode mendatang.
Ma'ruf menyebut, dari sisi konstitusi memang ia masih bisa mencalonkan dirinya sebagai Wakil Presiden RI.
Namun Ma'ruf mengaku tak menginginkannya, mengingat umurnya kini sudah cukup tua.
Hal tersebut diungkapkan Ma'ruf saat meninjau Kesiapan PPLN Jeddah Jelang Pemilu pada Kamis (8/2/2024).
“Dan saya juga tidak mencalonkan diri, walaupun mungkin saya masih mungkin secara konstitusi."
"Tapi saya sudah tidak ingin karena umur saya sudah cukup tua sudah 81,” jelas Ma’ruf Amin dilansir WartakotaLive.com, Kamis (8/2/2024).
Lebih lanjut Ma'ruf menegaskan, jika pada periode berikutnya ia mencalonkan diri sebagai wapres, maka itu sudah terlalu tua baginya.
“Jadi kalau mencalonkan lagi itu maka terlalu tua,” lanjut Ma’ruf Amin.
Kini mantan Ketua MUI itu hanya mengharapkan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai.
Siapapun pemenangnya nanti, Ma'ruf ingin semua pihak bisa menerimanya dengan lapang dada.
Karena Ma'ruf tak ingin Pemilu 2024 ini justru menimbulkan perpecahan bangsa.
Baca juga: Ramai Akademisi Kritik Jokowi, Wapres Maruf Amin: Pemerintah Harus Tindak Lanjuti Kritikan
Wapres Ma'ruf Amin Pilih Netral di Pemilu 2024
Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menyatakan memposisikan diri netral dan tidak memihak dalam gelaran Pemilu 2024.
Ma'ruf mengatakan soal pilihannya nanti hanya akan dituangkan pada hari pencoblosan yakni 14 Februari 2024.
Ia juga menegaskan tidak ada yang boleh tahu pilihannya tersebut karena itu urusan hatinya.
Baca juga: Bertemu KSAD, Wapres Maruf Amin Minta TNI AD Turut Sukseskan Pemilu 2024
Hal tersebut disampaikannya menanggapi pertanyaan wartawan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak.
"Saya kira soal (pernyataan) presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah silakan saja nanti urusannya itu publik saja," kata Ma'ruf usai memimpin Rapat Tingkat Menteri Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis (25/1/2024).
"Tapi saya, sudah, sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu," sambung dia.
Namun Ma'ruf terkesan enggan pandangannya tersebut dibenturkan dengan pandangan presiden.
Baca juga: Pengamat Keamanan Ingatkan Potensi Keterlibatan dan Intervensi Asing dalam Pilpres 2024
"Ini bukan perbedaan dengan presdien, memang presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti," kata Ma'ruf disambut tawa sejumlah hadirin dalam kesempatan tersebut.
Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah Menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau Parpol.
Menurut Jokowi setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Presiden usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Rabu (24/1/2024).
Baca juga: Anies dan Ganjar Tanggapi Pernyataan Jokowi Tak Akan Berkampanye di Pilpres 2024, Bagaimana Prabowo?
Menurutnya sebagai pejabat boleh berkampanye.
Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.
"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata dia.
"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," sambung dia.
Baca juga: Pilpres Tinggal Sepekan Lagi, Ini 4 Survei yang Baru Dirilis, Bagaimana Peluang Anies dan Ganjar?
Menurut Presiden yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.
"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata dia.
Pernyataan Jokowi lantas menuai kritik dari masyarakat.
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ma'ruf Amin Bicara Soal Peluang Jabat Wakil Presiden Lagi, Pilih Legowo Demi Regenerasi.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Gita Irawan)(WartakotaLive.com/Desy Selviany)
