TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan, kegelisahannya atas kondisi demokrasi di Indonesia, yang dinilai berjalan tidak sesuai nilai dan kaidah yang berlaku.

Ganjar juga menyoroti sejumlah pelanggaran yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta suara masyarakat sipil yang semakin tidak didengarkan.

Baca juga: Jelang Kampanye Akbar Terakhir Ganjar-Mahfud, TPN Bersama Kelompok Rentan Akan Kumpul di Semarang

“Nah, kalau MK-nya kena problem etika, KPU-nya kena problem. Etika apa yang mau dibicarakan dalam demokrasi kita, sebagai negara demokrasi yang cukup besar?” kata Ganjar saat berbicara pada Podcast “Speak Up” yang dikelola Abraham Samad pada Jumat (9/2/2024).

“Dan, kemudian ya peringatan kemarin. Satu, dua dan tiga enggak didengarkan. Kampus bicara, tokoh agama bicara. Semuanya bicara. Maka, ini sebenarnya gejala yang nampak bahwa demokrasi tidak baik-baik saja. Bagi yang merasa punya nilai dan melihat ini sedang berjalan di jalan atau rel yang keliru. Dia berbicara, mengingatkan. Dan, peringatan ini, mustinya didengarkan atau kita sedang mempertaruhkan demokrasi kita,” tutur Ganjar.

Baca juga: Ganjar Pranowo Yakin Lolos ke Putaran Kedua Pilpres 2024

Pada kesempatan yang sama, capres berambut putih itu juga menjawab pertanyaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad terkait pernyataan penutupnya pada debat Capres terakhir, Minggu (4/2/2024), yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC).

Saat menyampaikan pernyataan penutup, pada Debat Capres pamungkas itu, Ganjar mengingatkan kembali pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Debat Capres 2019, untuk tidak memilih pemimpin yang diktator dan memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.

“Itu yang disampaikan Pak Jokowi ya. Saya sebenarnya mengutip saja. Maksud saya, gini Pak Abraham, agar kita tidak pendek ingatan. Kita jangan mudah lupa. Jangan amnesia dan ada fakta, ada jejak digital,” jelasnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian merujuk pada salah satu filosofi Jawa, bahwa setiap orang seharusnya berbuat sesuai perkataan dan pikirannya.

“Agar minimal diri kita sendiri ingat, pikiran, perkataan dan perbuatan kita sama. Kalau bahasa orang tua kampung kami, ya jangan sore esok dele, sore tempe malamnya apa Pak? Tempe bosok. Jangan sampai begitu. Saya hanya mengingatkan dan saya mengquote bahwa pernah loh suatu ketika Presiden Joko Widodo dalam debat capres 2019 menyoroti pentingnya menghindari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM, tindakan otoriter, kekerasan, atau korupsi. Dan, sebaiknya memilih pemimpin yang memiliki integritas, komitmen terhadap demokrasi,” pungkas Ganjar.