Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR - Ketua DPW NasDem Jawa Barat (Jabar), Saan Mustopa merespon soal Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy yang berharap Pilpres 2024 berjalan hanya satu putaran.

Menurutnya apa yang disampaikan Menko PMK tersebut untuk menekan anggaran, merupakan narasi yang dipaksakan.

"Jadi dalam demokrasi itu, biaya bukan menjadi sebuah persoalan, apalagi pemerintah sudah menganggarkan untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif," kata Saan di Cianjur, Kamis (8/2/2024).

Bahkan untuk pemilu presiden, menurutnya pemerintah sudah menganggarkan untuk dua putaran. Dan itu memang sudah ada, tinggal digunakan saja.

"Jadi narasi tentang satu putaran menghemat dan sebagainya dari pada dipaksakan. Menurut saya lebih baik untuk memberikan pilihan kepada masyarakat dua putaran akan menjadi lebih baik. Sehingga calon presiden akan terpilih itu benar-benar melalui seleksi yang luar biasa," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya Menko PMK RI, Muhadjir Effendy memberikan penjelasan terkait dirinya yang mendukung pemilihan presiden (Pilpres) cukup satu putaran.

"Bagi saya siapapun pemenangnya silakan aja yang penting satu putaran itu lebih bagus daripada dua kali putaran, Menurut saya itu," kata Muhadjir di Kantor PMK, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Muhadjir mengaku tidak ada sama sekali niatan untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) manapun.

Dia hanya merujuk dari para tim sukses (timses) ketiga paslon yang sama-sama mendeklarasi untuk menang dalam satu putaran.

"Apa salahnya kalau saya juga ikut mendorong supaya satu putaran saja. Jadi enggak ada niat berpihak kepada siapa-siapa sebetulnya itu," ungkapnya.

Adapun alasan Muhadjir mendukung satu putaran yakni karena pertimbangan biaya Pemilu yang akan besar nantinya.

"Kita tahu bahwa kalau nanti harus dua kali putaran itu untuk KPU saja pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp17,3 triliun. Untuk keamanan sangat tergantung semakin tidak aman semakin tinggi biayanya perkiraan kita bisa sampai Rp40 triliun total untuk jadi keamanan dan lain-lain itu ditambah tadi biaya untuk KPU itu bisa sampai Rp40 triliun. Itu dari sisi keuangan," ucapnya.

Baginya, anggaran sebesar itu bisa dialokasikan ke program lainnya jika pilpres hanya satu putaran.

"Dan nggak ada salahnya karena saya kaitkan dengan masalah bantuan karena pemerintah sedang berinisiatif kalau ada dana cukup, kan bantuan pangan ini cadangan pangan ini akan diperpanjang sampai Juni, sampai Juni. Sementara ini sampai Maret nanti akan kita lihat kondisi keuangan pemerintah dan juga kondisi harga-harga bahan pokok terutama beras ini," ucapnya.