Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis memandang film dokumenter besutan jurnalis sekaligus sutradara Dandhy Dwi Laksono yang baru dirilis hari ini Minggu (11/2/2024) berjudul Dirty Vote penting untuk pendidikan politik masyarakat.

Todung mengatakan film tersebut penting untuk masyarakat agar bisa memahami dinamika politik di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers di Media Center TPN Menteng Jakarta Pusat pada Minggu (11/2/2024).

"Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya, film ini adalah pendidikan politik yang bagus, pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua untuk punya kemelekan politik dalam memahami dinamika politik di Indonesia," kata dia.

Ia berharap film yang bermuatan kritik terkait proses penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut tidak direspons dengan kriminalisasi.

Sikap "baperan" atau membawa perasaan, kata dia, dapat membahayakan demokrasi.

"Yang saya tidak mau adalah jangan baperan. Banyak orang baperan kalau dikritik. Baperan ini berbahaya. Kalau anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja dengan membuat film yang lain. Kritik bisa dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke kepolisian," kata dia.

Baca juga: Apresiasi Film ‘Dirty Vote’, Todung Mulya Lubis: Jangan Baper, Kriminalisasi Membunuh Demokrasi

"Karena menurut saya kriminalisasi seperti ini akan memnunuh kreatifitas. Kriminalsasi seperti ini akan membunuh demokrasi itu sendiri. Kita ini bisa kuat karena kita punya demokrasi. Dan inilah yang menjadi taruhan kita ke depan sebagai bangsa dan negara," sambung dia.