Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

TPN Ganjar-Mahfud: Film Dirty Vote Ungkap Kecurangan Pemilu Secara Masif

Film berjudul Dirty Vote mengungkap dan merangkum berbagai bentuk kecurangan masif pada Pemilu 2024.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Wahyu Aji
zoom-in TPN Ganjar-Mahfud: Film Dirty Vote Ungkap Kecurangan Pemilu Secara Masif
Tangkap layar akun YouTube KompasTV
Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, dalam program Kompas Petang Kompas TV, Senin (13/11/2023). 

Sebelumnya, Menyongsong menuju pencoblosan pemilihan umum pada 14 Februari, koalisi masyarakat sipil merilis film dokumenter tentang desain kecurangan pemilu. 

Dokumenter berjudul “Dirty Vote” tayang hari ini mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal YouTube.

Dirty Vote persisnya dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini. 

Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. 

Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.

Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo. 

Tentu saja penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data. 

BERITA REKOMENDASI

Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.

Sederhananya menurut Bivitri Susanti, film ini sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi negara ini pada suatu saat, di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri.

“Bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis,” kata Bivitri dalam keterangannya, Minggu (11/2).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Nilai Film Dirty Vote Harus Disambut Baik

Bivitri mengingatkan, sikap publik menjadi penting dalam sejarah ini. 

Apakah praktik lancung ini akan didiamkan sehingga demokrasi yang berorientasi kekuasaan belaka akan menjadi normal yang baru? 


“Atau kita bersuara lantang dan bertindak agar republik yang kita cita-citakan terus hidup dan bertumbuh. Pilihan Anda menentukan,” katanya.

Pesan yang sama disampaikan oleh Feri Amsari. 

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas