"Satu suara itu Pilpres, tapi kita tetap antisipasi agar anggota kami (KPPS) tidak salah memberikan surat suara," ujarnya.

Dilansir Tribun Kaltara, terdapat 3.266 pekerja di IKN yang terdaftar KPU akan memilih di sejumlah TPS yang berada di Kabupaten PPU. 

Selain di lokasi TPS 901 dan 902, pekerja akan terbagi di beberapa wilayah Kecamatan, seperti di Kecamatan Penajam, Babulu dan Waru.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Achmad Rizal Armansyah, Kecamatan Sepaku nantinya akan melayani sekitar seribu lebih pekerja.

Pasalnya, TPS yang ada di sekitar IKN Nusantara, terutama Sepaku memiliki keterbatasan untuk melayani 3 ribuan pekerja.

Untuk itu, sisanya akan disebar di TPS yang berlokasi di kecamatan lain.

KPU Penajam Paser Utara telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Pemkab PPU, Otorita IKN dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Pekerja IKN yang kita layani sekitar TPS Sepaku, sekitar 1000-an tersebar di satu kecamatan utamanya Sepaku.

Ada pula pekerja IKN yang terdaftar DPT merupakan warga lokal (Sepaku) yang bekerja di IKN, selebihnya yang dari luar akan di alokasi ke kecamatan terdekat mungkin Rico, Sotek, Waru, Babulu bahkan Penajam," beber Rizal.

Baca juga: TPS Buka Jam Berapa? Ini Jadwal Mencoblos Sesuai dengan Kategori Pemilih pada Pemilu 2024

Potensi Pelanggaran di TPS IKN

Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Penajam Paser Utara (PPU) mengantisipasi kerawanan pelanggaran pada Pemilu 2024, di TPS khusus pekerja proyek IKN Nusantara.

Ketua Bawaslu PPU, Mohammad Khazin mengatakan ada potensi yang dipetakan.

Pertama, penggunaan surat suara.

Pada TPS khusus tersebut, pekerja IKN Nusantara sebagian besar hanya mencoblos capres-cawapres.

Tetapi, surat suara yang diberikan lengkap, mulai dari DPD dan DPRD. Hal itu karena perlakuan TPS khusus hampir sama dengan TPS reguler.