Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menghadapi gelaran hari pemungutan suara esok hari, Komnas HAM memandang Pemilu 2024 adalah momentum yang sangat menentukan bagi masa depan demokrasi bangsa serta pemenuhan hak sipil dan politik seluruh warga negara.

Oleh karena itu, Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro menyampaikan beberapa imbauan.

Baca juga: Cara Mengecek DPTb Pemilu 2024 bagi Pemilih yang Pindah Memilih

"Pertama, Komnas HAM berharap agar setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara kritis dan rasional untuk memilih Pemimpin dan para wakil rakyat terbaik yang akan menduduki lembaga eksekutif dan legislatif," kata   dia dalam keterangan pers Komnas HAM RI pada Selasa (13/2/2024).

"Publik diharapkan tidak hanya mempelajari visi, misi dan program kerja para kandidat, tetapi juga rekam jejak dan pengalaman para kandidat," sambung Atnike.

Kedua, kata dia, masyarakat diharapkan bijaksana dan kritis dalam menanggapi berbagai isu yang berkembang saat ini serta mengabaikan berbagai tindakan manipulasi seperti hoaks, isu SARA, maupun politik uang.

Baca juga: 20 Kata-kata Ajakan Pemilu 2024, Bisa Dijadikan Caption di Media Sosial

Ketiga, Komnas HAM mengimbau masyarakat untuk turut serta secara aktif mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan sesuai aturan, kode etik dan nilai-nilai demokrasi.

"Keempat, kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilu agar mengedepankan profesionalitas dan 
integritas dalam menjamin terpenuhinya hak pilih seluruh warga negara, terutama hak pilih kelompok marginal-rentan," kata dia.

Kelima, Komnas HAM mengimbau seluruh penyelenggara Pemilu, dari tingkat pusat hingga TPS, harus bekerja dengan penuh intregritas, imparsial, dan transparan dalam menjamin kemurnian hasil Pemilu, baik sejak di TPS hingga rekapitulasi nasional.

Komnas HAM, kata dia, menggarisbawahi bahwa manipulasi suara adalah bentuk pelanggaran terhadap hak sipil dan politik warga negara. 

Keenam, Komnas HAM mengimbau kepada seluruh pejabat negara, penyelenggara negara dan aparatur negara, termasuk aparatur sipil, militer, keamanan, dan intelijen untuk mengambil tanggung jawab sesuai mandat masing-masing, dan secara bersama-sama memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu berlangsung secara Luber, Jurdil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

"Komnas HAM menekankan bahwa berbagai tindakan penyalahgunaan kewenangan, seperti keberpihakan, mobilisasi atau intimidasi, untuk pemenangan salah satu peserta Pemilu bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan," kata dia.

Baca juga: Cek TPS Pemilu 2024 di cekdptonline.kpu.go.id, Cukup Masukkan NIK KTP

Ketujuh, Komnas HAM mengimbau penyelenggara negara dan aparatur negara wajib menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang beradab.

"Kedelapan, penyelenggara negara harus memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan secara netral dan partisipatif untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia dalam pelaksanaan partisipasi publik," kata dia.