TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Empat hari pasca pemungutan suara Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara, Minggu (18/2/2024).

Adapun Nasdem merupakan partai pengusung capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Sementara itu, Jokowi dinilai condong memberikan dukungannya untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda agenda kebangsaan.

Topik pembicaraan salah satunya membahas dinamika politik dan Pemilu.

"Silaturahmi membicarakan agenda agenda kebangsaan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu," kata Ari kepada wartawan, Minggu.

Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa.

"Seperti yang disampaikan Presiden beberapa waktu yang lalu, silaturahmi dengan tokoh bangsa, dengan tokoh politik sangat baik, apalagi untuk kebaikan bangsa dan negara," pungkasnya.

Pertemuan tersebut kata dia berlangsung kurang lebih selama dua jam.

Pertemuan digelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi.

"Sebelumnya, Bapak Surya Paloh  menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden," katanya.

Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima kedatangan Surya Paloh di Istana.

"Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh, malam hari tadi di Istana Merdeka," katanya.

Dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Prabowo-Gibran unggul, mengacu hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Baca juga: Beda Keterangan NasDem dan Istana Soal Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh

Sementara, Anies-Muhaimin berada di urutan kedua dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di posisi ketiga.

Belakangan, muncul isu bahwa pihak Anies-Muhaimin dan Ganjar- Mahfud akan membentuk tim dan menggugat kecurangan pemilu.

Anies Baswedan: Mari kita terus berjuang

Sementara itu, capres Anies Baswedan tegas bersikap bahwa dirinya tetap berada di garis perubahan.

Perubahan sendiri merupakan jargon Anies-Muhaimin (AMIN) terkait program saat Pilpres 2024 yang mayoritas berseberangan atau mengoreksi kebijakan pemerintahan Jokowi.

"Mari kita terus berjuang bersama, jangan khawatir, saya tidak akan bergeser kanan kiri, kita terus dalam gerakan perubahan ini," kata Anies merespons hasil quick count, di rumah pemenangan Timnas AMIN di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/02/2024) malam.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memastikan akan menghormati hasil penghitungan KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024.

"Kita akan tunggu sampai hasil seluruhnya selesai. Kami akan menghormati, kami akan menghargai dan itu komitmen kami sebagai orang yang memperjuangkan demokrasi."

"Pemberi hasil itu adalah KPU sebagai otoritas penyelenggara Pemilu," jelasnya.

Respons PKB

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan pihaknya menghormati jika nantinya Partai NasDem memillih loncat bergabung pemerintah mendatang seusai bertemu Presiden Jokowi.

Cucun menyatakan, pihaknya enggan untuk berspekulasi apakah pertemuan tersebut sebagai langkah Presiden Jokowi menggaet NasDem untuk keluar dari koalisi perubahan. Namun jika benar, ia pun menghormati keputusan NasDem.

"Kita tidak dapat mengira-ngira, itu hak dari Partai NasDem," ucap Cucun saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

Ia menuturkan, pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi itu pun tidak pernah dikoordinasikan dengan timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

"Tidak ada koordinasi terkait pertemuan ketum ketum partai di koalisi AMIN. Tidak ada," katanya.

Sebaliknya, kata Cucun, Surya Paloh sejatinya tidak berkewajiban melaporkan adanya rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi kepada parpol koalisi perubahan.

Hal tersebut merupakan hak setiap partai.

"Ya nggak mesti bilang juga, itu hak partai," pungkasnya.