Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

TKN Prabowo-Gibran Belum Hitung Jumlah Penerima Manfaat Makan Siang dan Susu Gratis di Tahun Pertama

Drajad menjelaskan pihaknya harus terlebih dahulu menghitung ruang fiskal untuk mulai merealisasikan program makan siang dan susu gratis tersebut.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in TKN Prabowo-Gibran Belum Hitung Jumlah Penerima Manfaat Makan Siang dan Susu Gratis di Tahun Pertama
Tribunnews/JEPRIMA
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo saat menjadi narasumber pada sesi wawancara khusus dengan Tribun Network di Studio Tribun Network, Jakarta, Jumat (8/12/2023). Pada kesempatan tersebut Drajat Wibowo mengatakan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka siap ikuti debat yang diselenggarakan KPU pada 12 Desember mendatang. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan pihaknya masih belum menghitung jumlah penerima manfaat makan siang dan susu gratis pada tahun pertama atau 2025 mendatang

Drajad menjelaskan pihaknya harus terlebih dahulu menghitung ruang fiskal untuk mulai merealisasikan program makan siang dan susu gratis tersebut.

"Belum dihitung pasti karena kita harus mengetahui berapa ruang fiskal yang tersedia," kata Drajad saat dikonfirmasi, Selasa (20/2/2024).

Ia juga menerangkan bahwa pihaknya juga belum mengetahui perkiraan anggaran yang tersedia untuk program tersebut pada tahun pertama.

"Belum. Tim RAPBN 2025 dari pemerintah juga baru mulai rapat-rapat beberapa waktu lalu," ucapnya.

Lebih lanjut, Drajad mengungkapkan pelaksanaan program makan siang dan susu gratis harus dilakukan sejumlah persiapan terlebih dahulu.

BERITA REKOMENDASI

Diantaranya, lembaga dan aparat di daerah termiskin, tertinggal atau terluar, lalu rantai pasok bahan-bahan pangan yang dibutuhkan hingga pendampingan dan pengawasan.

"Dari situ baru dihitung berapa jumlah maksimal yang bisa dijalankan pada tahun 2025. Tentu anggarannya harus masuk APBN 2025," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas