TRIBUNNEWS.COM - Kotak suara pemilu di Gudang PPK Kantor Camat Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), telah dirusak oleh dua pemuda pada Senin (18/2/2024) dini hari.

Aksi tersebut dilakukan oleh terduga pelaku AA (28) dan NF (18).

Tujuan keduanya adalah agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) khusus DPRD Kabupaten/Kota.

"Tujuan pelaku mengubah data sehingga berpotensi dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS," tulis keterangan dalam baket yang beredar, Rabu (21/2/2024).

Sebanyak empat kotak suara dibuka dalam pengrusakan tersebut, dengan rincian kotak dari tiga TPS di Desa Tuju dan satu dari TPS di Desa Bulu Jaya.

Menurut baket tersebut, jumlah suara beberapa caleg kabupaten diubah oleh pelaku.

"Kotak surat suara yang dirusak dari TPS 1, 2, dan 8 Desa Tuju, serta  TPS 1 di Desa Bulu Jaya, Kecamatan Bangkala Barat," tulisnya.

"Dirusak segelnya serta empat lembar rekap C-1 yang telah ditambahkan atau dirubah," lanjutnya.

Selain membuka dan merusak segel kotak suara, terduga pelaku juga mengubah C-1 hasil salinan menggunakan spidol.

AA dan NF kemudian diamankan oleh petugas yang berjaga ke Mapolres, Jl Pelita, Kecamatan Binamu, Jeneponto.

"Tertangkap oleh petugas jaga PPK Bangkala Barat Ipda Abdullah bersama Personil dan Babinsa," bunyi keterangan tersebut.

Baca juga: Terungkap Motif 2 Pemuda Jeneponto Rusak Kotak Suara di Gudang PPK, Demi Pemungutan Suara Ulang

Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jeneponto, Bustanil Nassa, menyatakan AA dan NF terancam pidana 3 tahun akibat perbuatannya.

"Kami mencoba mengangkat pasal 534 dan 535 Undang-Undang 7 tahun 2017 yaitu merubah hasil pemungutan dan perhitungan suara, ancaman pidananya tiga tahun dan denda Rp 36 juta," ujarnya kepada Tribun-timur.com, Rabu.

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil dalam rapat khusus dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Selasa (20/2/2024) malam.

Kuasa Hukum Terduga Pelaku Membantah

Sementara itu, kuasa hukum AA dan NF, Saiful, membantah soal tudingan kliennya merusak kotak suara.

Dua kliennya telah memaparkan hal tersebut saat memenuhi undangan klarifikasi di Kantor Bawaslu Jeneponto, Rabu.

"Klien kami membantah melakukan pengrusakan kotak suara seperti berita yang banyak beredar di berbagai media, itu tidak benar," tegas Saiful melalui pesan WhatsApp, Kamis (22/2/2024).

"Saya perlu sampaikan dari sore hingga malam kami telah memenuhi undangan Bawaslu Jeneponto," imbuh dia.

Soal tudingan kepada kliennya, Saiful justru menyoroti pengamanan gedung logistik PPK Bangkala Barat.

Menurutnya, pengamanan Gudang PPK di Bangkala Barat tidak memenuhi standar karena pintu belakang gedung yang sempat dikatakan dirusak, ternyata tidak terkunci.

"Perlu kami tegaskan bahhwa gedung logistik tidak terkunci sehingga siapa pun bisa keluar masuk ke gedung penyimpanan kotak suara dan bisa melakuan apa saja," bebernya.

Saat berada di dalam Gudang PPK, kata Saiful, kliennya melihat kotak suara sudah dalam kondisi terbuka.

Pihaknya pun menduga pengrusakan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

"Bisa saja ada orang lain yang patut diduga termasuk penyelenggara pemilu dan pihak-pihak lain yang menguasai tempat penyimpanan logistik, pihak keamanam mana, PPK-nya mana, dan pengawas pemilunya mana, saya kira mereka juga perlu diperiksa dan dievaluasi," harapnya.

Selain itu, Saiful juga membantah tudingan perihal keterlibatan salah satu caleg dalam kejadian tersebut.

"Perlu juga kami tegaskan bahwa kejadian ini tidak ada hubungannya dengan salah satu calon anggota DPRD kabupaten yang ramai disebut-sebut di pemberitaan baik di media cetak maupun di grup-grup WhatsApp," sambungnya.

Ia pun keberatan dengan penyitaan terhadap sejumlah barang-barang AA dan NF oleh Bawaslu.

Lanjut Saiful, Bawaslu bukanlah penyidik dan tidak memiliki kewenangan khusus menyita barang-barang maupun penahanan yang dilakukan sebelumnya.

"Hari ini kami layangkan surat keberatan terhadap penyitaan beberapa barang pribadi milik klien kami ke Bawaslu Jeneponto," katanya.

"Kami akan lakukan upaya hukum kepada DKPP dan lembaga lainnya atas tindakan yang tidak prosedur yang dilakukan oleh Bawaslu maupun Sentra Gakkumdu Bawaslu Jeneponto," tutup mantan ketua Bawaslu Jeneponto tersebut.

Artikel ini telah tayang di Tribun Timur dengan judul Rusak Kotak Suara, 2 Pemuda Jeneponto Terancam 3 Tahun Penjara

(Tribunnews.com, Widya) (Tribun-Timur.com, Muh. Agung Putra Pratama)