Koalisi Perubahan Lempar 'Bola Panas' Hak Angket ke PDIP, Mengapa Mega dan Ketua DPR Belum Bersuara?
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri maupun Ketua DPR Puan Maharani belum berkomentar terkait usulan hak angket tersebut.
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Perubahan yang terdiri dari NasDem, PKB, dan PKS mendukung usulan terkait hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim, setelah menggelar pertemuan dengan Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024).
Baca juga: Kubu Ganjar-Mahfud: Pelanggaran Pemilu Lebih Tepat Diselidiki Hak Angket DPR, Bukan Dibawa ke MK
Hermawi mengungkapkan, dukungan itu didasari data temuan soal adanya kecurangan hingga pengaduan dari masing-masing partai Koalisi Perubahan.
"Masing-masing partai sudah bertemu untuk mensinkronkan data-data yang masuk, kita pilah-pilah. Mana pelanggara, pengaduan, mana manipulasi," ujarnya.
Ia menuturkan, pertemuan dengan para Sekjen Koalisi Perubahan itu memutuskan untuk menyetujui dan mendukung usulan Ganjar tersebut.
Baca juga: Legislator PAN: Kok Ujug-ujug Hak Angket, Ada Apa?
Tiga partai itu kini menunggu tindaklanjut atas inisiasi hak angket itu oleh PDIP selaku parpol terbesar.
"Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan (hak) angket. Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap."
"Tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP, sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana tindak lanjutnya," ujarnya.
Namun hingga saat ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri maupun Ketua DPR Puan Maharani belum berkomentar terkait usulan hak angket tersebut.
Surya Paloh: Sayang Sekali Kalau Diabaikan
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut setiap warga negara mempunyai hak konstitusional.
Hak itu termasuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pilpres, seperti yang sedang dibangun tiga partai Koalisi Perubahan yaitu NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh kepada wartawan di Wisma Nusantara, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Sebab itu, Surya menegaskan Koalisi Perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket.
"Sayang sekali kalau itu diabaikan, sayang seribu kali sayang," ucapnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.