TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membantah isu yang menyebut adanya pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (26/2/2024) lalu.

Jokowi berujar, ia hanya meminta para menteri untuk memasukkan program-program presiden terpilih dalam rencana anggaran tahun 2025.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai menghadiri Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Sebagai informasi, makan siang gratis merupakan program unggulan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Program tersebut rencananya akan dilakukan pada 2025, usai Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya.

"Enggak ada (pembahasan makan siang gratis), hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku memiliki tujuan khusus dengan membahas program presiden dan wakil presiden terpilih dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Meskipun hingga kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi mengumumkan pemenang Pilpres 2024.

"Supaya yang terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran, tidak lagi mengajukan anggaran ke DPR," ucap Jokowi.

"Jadi ini yang saya sampaikan di rapat paripurna kemarin. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi (makan siang gratis) yang disampaikan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku satu di antara agenda Sidang Kabinet Paripurna adalah membahas program makan siang Prabowo-Gibran. 

Baca juga: Sederet Kritik atas Kabinet Jokowi yang Bahas Program Makan Siang Gratis

"Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," tutur Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Bahlil menyebut, secara umum program prioritas Prabowo-Gibran akan diakomodasi pada pembahasan APBN 2025.

Pasalnya yang akan menjalankan APBN tersebut nantinya adalah pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu.

“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran."

"Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti,” sambungnya.

PDIP hingga Kubu AMIN Beri Kritik

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto sempat mengkritik isu Jokowi membahas anggaran program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna,

Hasto menilai, belum saatnya pemerintah membahas program andalan Prabowo-Gibran itu, mengingat perhitungan resmi hasil Pilpres 2024 belum rampung dilakukan.

"Ya kalau kita melihat, pembahasan tidak tepat karena sekarang tahapan Pemilu Presiden ini baru memasuki tahap rekapitulasi."

"Sehingga ada upaya-upaya tertentu yang kemudian justru malah menimbulkan suatu tanda tanya, ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran sementara tahap Pemilu Presiden belum selesai," kata Hasto saat ditemui di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Hasto lantas mengungkapkan kecurigaan terkait skenario Pemilu 2024 yang sengaja dibuat.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan aspek etika.

"Sehingga ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa Pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan," ucapnya.

"Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara."

Senada dengan Hasto, Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Billy David Nerotumilena turut melayangkan kritik.

Baca juga: Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Jubir Timnas AMIN Nilai Kurang Pantas

Billy menyebut Jokowi seharusnya tidak membahas anggaran program makan siang gratis dalam sidang kabinet.

"Berbicara program pemerintahan selanjutnya kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk," ungkap Billy.

Ia lantas mengungkit tingginya harga beras yang ini terjadi.

Daripada membahas anggaran makan siang gratis, kata Billy, Jokowi lebih baik memikirkan cara untuk mengatasi tingginya harga beras.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Muhammad Deni Setiawan)