Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan program makan siang gratis dinilai wajar jika dibahas sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menyebut hal itu sebagai transisi kepemimpinan.

Hal itu sekaligus membalas kritik yang menyoal saat Presiden Jokowi membahas program makan siang gratis itu saat sidang paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2/2024).

"Kan prinsip dari pasangan 02 itu kan keberlanjutan dan perbaikan atau penyempuranaan. Oleh karenanya dari anggaran transisi kan biasa dalam terjadinya transisi kepemimpinan negara, kepemerintahan," kata Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Ia mengatakan bahwa program makan siang gratis harus dibahas sejak saat ini untuk menimbang kemampuan fiskal negara. Dengan begitu, nantinya program itu bisa langsung terealisasi pada 2025 mendatang.

"Presiden itu ada ruang fiskal untuk bisa menjalankan ke depannya program-program yang ini menjadi quick win, program yang jangka pendek bisa dilaksanakan. Atau program-program unggulan yang memang ini dipersiapkan oleh presiden terpilih," katanya.

"Karena Pak Prabowo memang menjadikan program makan siang ini menjadi program utama dalam pemerintahannya, maka ini juga menjadi bagian dari ketersediaan fiskal yang ruangnya sudah disediakan," sambungnya.

Herman pun mengungkit masa transisi Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menuju Presiden Jokowi. Saat itu, SBY dan Jokowi pun melakukan sejumlah transisi program.

"Waktu transisi presiden SBY ke presiden Jokowi, juga ada ruang fiskal yang diberikan supaya di tahap awal ini program yang diusung oleh Presiden Jokowi bisa berjalan. Jadi memang untuk program makan siang ya harus mulai dilaksanakan sejak sekarang sehingga nanti masuk dalam pembahasan anggaran tahun 2025 ini bisa running kepada jumlah peserta yang lebih luas," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/2/2024).

Rapat dengan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) tersebut salah satunya membahas program makan siang gratis dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.

"Membahas tentang program-program prioritas pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Disorot Bank Dunia, Gibran Beri Respons Begini

Bahlil mengatakan secara umum program prioritas Prabowo-Gibran akan diakomodir pada pembahasan APBN 2025. Pasalnya yang akan menjalankan APBN tersebut nantinya adalah Prabowo-Gibran.

“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah pak Prabowo dan mas Gibran. Jadi pasti,” katanya.

Bahlil mengatakan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran tersebut bukan bermaksud untuk mendahului hasil penghitungan resmi KPU. Pemerintah hanya melakukan simulasi seraya menunggu pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres 2024.

"Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," ujarnya.