Formappi Desak Bawaslu RI Dibubarkan Buntut Lonjakan Suara Tidak Wajar PSI
Menurut Lucius, hal tersebut merupakan tanggung jawab Bawaslu untuk menjawab dugaan adanya kecurangan di balik lonjakan suara PSI.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Bidang Legislasi, Lucius Karus meminta Bawaslu RI dibubarkan buntut lonjakan suara yang tidak wajar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurut Lucius, hal tersebut merupakan tanggung jawab Bawaslu untuk menjawab dugaan adanya kecurangan di balik lonjakan suara PSI. Apalagi, saat ini tingkat kepercayaan publik kepada KPU sudah menurun drastis.
"Dari semua itu, yang selalu tidak terlihatkan kerja Bawaslunya. Bawaslu yang melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu justru sembunyi di dalam ruang ruang, tidak jelas kerjanya. Mestinya semua dugaan kecurangan yang ada berseliweran di media sosial itu pertama dari Bawaslu sebagai pengawas," kata Lucius dalam konferensi pers di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).
Lucius menjelaskan, kerja Bawaslu juga hanya mengkonfirmasi dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan publik di media sosial. Padahal, kerja pengawasan kecurangan pemilu merupakan tanggung jawab Bawaslu.
"Jadi saya kira sudah semakin layak lembaga ini dibubarkan. Atau dari pemilu ke pemilu ini kan kami tidak merasa semua teriakan kecurangan itu bisa dipuaskan dari hasil kerja Bawaslu. Lalu kalau sidah berperiode dan sudah dihabiskan puluhan triliun untuk biaya lembaga tidak penting ini. Untuk apa jadinya, jangan-jangan kita kaya dibodoh bodohkan oleh lembaga ini," katanya.
Sejatinya, kata Lucius, KPU sudah menyatakan bahwa kenaikan suara tidak wajar PSI berdasarkan rekapitulasi C1 hasil. Karena itu, KPU juga diminta dibuktikan form C1 hasil kenaikan suara PSI yang disorot publik juga banyak kejanggalan.
"Belakangan ini KPU rajin membuat klarifikasi tetapi itu tidak bisa membuat kita puas dan teryakinkan bahwa dugaam dugaan itu salah. Jadi KPU sendiri tingkat kepercayaan tidak bagus bagusnya sehingga kerja mereka butuh upaya yang luar biasa dari KPU meyakinkan publik," katanya.
"Sekali lagi, kita berharap dalam ketidakpercayaan KPU itu ada Bawaslu yang bisa menghadirkan kita. Bukti pengawasan kita sehingga angka angka itu kemudian bisa kita percaya sebagai angka yang rill dari lapangan. Dari suara manusia bukan suara hantu," sambungnya.
Baca juga: Pemerintah Lakukan Simulasi Makan Siang Gratis, Anies Ingatkan Pemenang Pilpres Belum Ditetapkan KPU
Dalam catatan Tribunnews.com, Suara PSI meroket hanya dalam waktu tiga hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 29 Februari hingga 2 Maret 2024.
Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah hingga 230.361 suara per Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.
Berdasarkan hasil real count KPU pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB, suara PSI baru mencapai 2.171.907 atau 2,86 persen.
Suara total yang masuk berdasarkan Sirekap pada saat itu 65,48 persen atau berasal dari 539.084 TPS dari total keseluruhan 823.236 TPS.
Alhasil, dengan tambahan tersebut, raihan suara partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu kini mencapai 2.402.268 atau 3,13 persen.
Baca juga: Cinta Diduakan Buat Caleg DPR RI Berubah jadi Otak Pembunuhan, Mayat Korban Dipakaikan Masker
Sementara, total suara yang masuk berdasarkan hasil Sirekap pada Sabtu pukul 15.00 WIB mencapai 541.324 TPS atau 65,76 persen.
Artinya, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi itu mampu memperoleh tambahan 230 ribu itu dari 2.240 TPS.