PPP Pakai Hak Angket Usut Dugaan Lonjakan Suara PSI, Pengamat: Jangan Biarkan Pemilu Tidak Jujur
Ujang Komarudin nilai adanya dugaan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara tidak wajar membuat Pemilu 2024 semakin runyam dan rumit.
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai adanya dugaan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara tidak wajar membuat Pemilu 2024 semakin runyam dan rumit.
Soal wajar atau tidak, kata Ujang, masyarakat sudah paham mengenai persoalan lonjakan suara PSI, yang juga tengah ramai diperbincangkan di media sosial ini.
"Ini semakin runyam dan semakin rumit. Jangan sampai proses ini dibiarkan, sehingga pemilu kita tidak adil, tidak jujur," kata Ujang, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Senin (4/3/2024).
Ujang kemudian menyoroti wacana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggunakan hak angket DPR untuk mengusut anomali tersebut.
Ia mengatakan, berdasarkan pengakuan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek), partai belambang Ka'bah itu mungkin saja menjadi partai yang dirugikan. Sebab, isu kecurangan penggelembungan suara PSI itu diduga benar terjadi.
"PPP mungkin partai yang dirugikan. Mungkin berdasarkan pengakuan Bang Awiek ya suaranya dicuri, suaranya dialihkan, diambil, sehingga mendesak, mendorong untuk bersemangat menggunakan hak angket di DPR," ucap Ujang.
"Karena, sinyal-sinyal, indikasi dugaan kecurangan penggelembungan suara itu diduga terjadi," tambahnya.
Sementara itu, Ujang mengatakan, soal siapa yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini, tergantung hak angket nanti.
"Kalau yang jadi objek (hak angket) itu pemerintah, ya berarti mereka-mereka yang mendorong hak angket, berarti yang diminta pertanggungjawaban ya pemerintah," jelasnya.
Sebelumnya, perolehan suara sementara hasil pemilu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir.
Seiring dengan itu, perolehan suara sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebut mengalami penurunan.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut, ada anomali perolehan suara pada partai berlambang Ka'bah itu.
"Terkait dengan data sirekap KPU memang terjadi anomali khususnya di suara PPP," kata Baidowi saat dihubungi Tribunnews.com Minggu (3/3/2024).
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Ada Penggelembungan Suara PSI, KPU: Jangan Terpaku Angka Tapi Foto C1
Baidowi mencontohkan, pada tanggal 28 Februari, PPP memperoleh suara sebesar 3.058.000, namun sempat menurun menjadi 3.040.000.
"Sementara jumlah TPS yang masuk itu bertambah, kan harusnya jumlah suaranya bertambah bukan berkurang," ucap Awiek, sapaan akrabnya.
"Sementara ada partai lain yang mengalami kenaikan tidak wajar, sementara PPP bukan persentasenya, kalau persentase itu otomatis karena otomatis mengikuti suara," imbuhnya.
Lebih lanjut, Awiek menyebut anomali ini menjadi peringatan bagi KPU untuk transparan.
Di sisi lain, Awiek mengajak seluruh kader PPP untuk terus menjaga perolehan suara.
"Bersarkan perhitungan internal kami PPP itu sudah lolos parliamentary threshold, sudah di atas 4 persen nerdasadjan data C1 hasil salinan yang masuk kepada kami," tandasnya.
Baca juga: Jokowi soal Suara PSI Naik Versi Rekapitulasi Sementara: Tanyakan ke KPU
Dalam catatan Tribunnews.com, Suara PSI meroket hanya dalam waktu tiga hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 29 Februari hingga 2 Maret 2024.
Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah hingga 230.361 suara per Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.
Berdasarkan hasil real count KPU pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB, suara PSI baru mencapai 2.171.907 atau 2,86 persen.
Suara total yang masuk berdasarkan Sirekap pada saat itu 65,48 persen atau berasal dari 539.084 TPS dari total keseluruhan 823.236 TPS.
Alhasil dengan tambahan tersebut, raihan suara partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu kini mencapai 2.402.268 atau 3,13 persen.
Sementara, total suara yang masuk berdasarkan hasil Sirekap pada Sabtu pukul 15.00 WIB mencapai 541.324 TPS atau 65,76 persen.
Artinya, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi itu mampu memperoleh tambahan 230 ribu itu dari 2.240 TPS.