Sementara itu, pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti turut mengritisi suara PSI yang tiba-tiba menggelembung.

Menurut Ikrar, sangat mustahil ada sebuah parpol suaranya meroket hanya dalam waktu tiga hari.

“Ini kalau tidak kita kritisi dan kawal bersama, bukan mustahil suara PSI pada 20 Maret 2024 sudah mencapai empat persen atau lebih."

"Harus ditilik bagaimana suara itu masuk melalui C1 Plano, kalau PSI berhasil masuk Senayan, maka bukan mustahil Kaesang maju sebagai kepala daerah," imbuh Ikrar dikutip dari WartaKotalive.com, Minggu (3/3/2024).

Ikrar pun mengaku waswas melihat penggelembungan suara PSI ini.

Ia khawatir lonjakan suara partai pimpinan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tersebut akan beririsan dengan penyelundupan hukum.

“Bukan mustahil MK membuat UU baru, yang waktu itu tidak disetujui Pak Mahfud."

"Syarat usia minimal hakim MK mau direvisi. Saya curiga hal ini untuk mendepak orang-orang seperti Saldi Irsa yang saat bergabung ke MK-waktu itu usianya belum 45 tahun."

"Penyelundupan hukum seperti yang terjadi ketika Gibran maju sebagai cawapres, sama persis dengan usaha mendepak hakim-hakim yang memiliki kepribadian tinggi,” jelas Ikrar.

Baca juga: Suara PSI Meroket dalam Sirekap KPU, Pengamat Sebut Perlu Ada Investigasi

Peristiwa Pilpres 2024, lanjut Ikrar, dapat menjadi tolak ukur bagaimana Jokowi bersikap.

"Saya kira cukup Gibran saja, tetapi ternyata tidak. Kita lihat nanti, Pilkada dimajukan ke September, bukan November, kalau itu terjadi bukan mustahil Pak Jokowi memiliki kepentingan di situ."

"Lagi-lagi ada anggota keluarganya yang ikut Pilkada. Kalau PSI berhasil masuk Senayan, Kaesang tidak mustahil maju sebagai pemimpin daerah,” pungkas Ikrar.

Tanggapan KPU

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, menanggapi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai ada penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024.

Merespons hal itu, Idham mengungkapkan, bahwa di negara demokrasi semua orang berhak berkomentar.