Suara PSI Menggelembung, Pengamat Khawatir Jokowi Punya Kepentingan Amankan Nasib Anaknya
Pengamat mengritisi suara PSI, menurutnya sangat mustahil ada sebuah parpol suaranya meroket hanya dalam waktu tiga hari.
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti turut mengritisi suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tiba-tiba menggelembung.
Menurut Ikrar, sangat mustahil ada sebuah parpol suaranya meroket hanya dalam waktu tiga hari.
Seperti diketahui, sejak Kamis 29 Februari lalu hingga Sabtu 2 Maret 2024, jumlah suara PSI mendadak meningkat.
Berdasarkan hasil real count KPU, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86 persen pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB menjadi 2.402.268 atau 3,13 persen pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.
“Ini kalau tidak kita kritisi dan kawal bersama, bukan mustahil suara PSI pada 20 Maret 2024 sudah mencapai empat persen atau lebih."
"Harus ditilik bagaimana suara itu masuk melalui C1 Plano, kalau PSI berhasil masuk Senayan, maka bukan mustahil Kaesang maju sebagai kepala daerah," imbuh Ikrar dikutip dari WartaKotalive.com, Minggu (3/3/2024).
Ikrar pun mengaku waswas melihat penggelembungan suara PSI ini.
Ia khawatir lonjakan suara partai pimpinan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tersebut akan beririsan dengan penyelundupan hukum.
“Bukan mustahil MK membuat UU baru, yang waktu itu tidak disetujui Pak Mahfud."
"Syarat usia minimal hakim MK mau direvisi. Saya curiga hal ini untuk mendepak orang-orang seperti Saldi Irsa yang saat bergabung ke MK-waktu itu usianya belum 45 tahun."
"Penyelundupan hukum seperti yang terjadi ketika Gibran maju sebagai cawapres, sama persis dengan usaha mendepak hakim-hakim yang memiliki kepribadian tinggi,” jelas Ikrar.
Peristiwa Pilpres 2024, lanjut Ikrar, dapat menjadi tolak ukur bagaimana Jokowi bersikap.
"Saya kira cukup Gibran saja, tetapi ternyata tidak. Kita lihat nanti, Pilkada dimajukan ke September, bukan November, kalau itu terjadi bukan mustahil Pak Jokowi memiliki kepentingan di situ."
"Lagi-lagi ada anggota keluarganya yang ikut Pilkada. Kalau PSI berhasil masuk Senayan, Kaesang tidak mustahil maju sebagai pemimpin daerah,” pungkas Ikrar.
KPU dan Lembaga Survei Wajib Diaudit
Analis Sosial Politik Karyono Wibowo mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Survei wajib diaudit jika perolehan suara PSI tiba-tiba meningkat.
Hal itu dilakukan karena bisa menimbulkan gonjang ganjing karena menyangkut soal kredibilitas lembaga.
Pasalnya, Karyono menduga ada yang tidak beres dari perbedaan data tersebut.
"Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen maka bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU," kata Karyono, Senin (4/3/2024).
Karyono mengingatkan sejauh ini hasil perhitungan cepat atau quick count selalu presisi.
Hal ini karena selisih antara hasil penghitungan KPU dengan quick count sangat tipis yaitu selisihnya 0,1 sampai 1 persen.
Dengan catatan perhitungan suara dilakukan sesuai kaedah survei yang benar.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) ini mengatakan jika merujuk data Quick Count dari sejumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen.
Hal ini karena perolehan suaranya berada di kisaran antara 2,6 sampai 2,8 persen.
Sementara margin error 1 persen dengan sampel 3000 TPS.
"Perolehan suara PSI versi quick count paling tinggi 2,8, katakanlah naik 1 persen itu baru 3,8 persen jadi tidak sampai 4 persen."
"Tetapi jika melihat pola loncatnya tidak lazim karena data masuk ke data real count KPU sudah mencapai 65,84 persen", ujar Karyono.
Jika data sudah masuk 65 persen ke atas, lanjut Karyono, maka pola volatilitasnya tidak akan naik drastis.
Oleh karena itu, wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI.
Seperti diketahui ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen suara sah nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).
Partai politik yang tidak mencapai perolehan suara minimal 4 persen di Pemilu 2024 tidak bisa mengirimkan wakilnya ke DPR RI.
Sebagian artikel telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ikrar Nusa Bhakti Endus Rekayasa Baru Jokowi: PSI Lolos DPR RI, Kaesang Ikut Pilkada
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(WartaKotalive.com/Valentino Verry)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.