TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menyebut pihaknya sebagai salah satu yang mendorong usulan hak angket dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang IV tahun 2023-2024, Selasa (5/3/2024).

Menurutnya, setidaknya ada tiga dari sembilan fraksi DPR RI yang mengusulkan hak angket, yaitu PKS, PKB dan PDIP.

Sementara itu, dua fraksi tak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna. Mereka adalah Partai NasDem dan PPP.

Padahal dua fraksi ini disebut-sebut akan mendukung hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Partai NasDem dan PPP pun telah buka suara terkait sikap diam mereka dalam rapat paripurna.

Meski bungkam saat rapat, Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, mengaku pihaknya tetap siap menggulirkan hak angket.

Ia menyebut, NasDem masih menunggu persetujuan dari semua anggota fraksi.

Selain itu, Sugeng menyebut pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan diumumkan pada 20 Maret 2024 nanti.

"Kami akan bersikap setelah 20 Maret. Kami hormati penghitungan KPU. Tanpa PDIP pun, NasDem akan mengambil jalan itu (angket),” kata Sugeng usai rapat paripurna DPR di Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek, menyatakan pihaknya akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu sebelum memberikan sikap soal hak angket.

Ia menyebut, pihaknya tidak bisa membuat keputusan sendiri mengenai hak angket.

Baca juga: MUI Serahkan Urusan Hak Angket Pemilu 2024 ke Para Politikus di Senayan

Apalagi saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna.

"Kita belum rapat. Kemungkinan nanti siang atau besok karena saya monitor anggota fraksi masih banyak di dapil banyak yang izin hari ini, besok mungkin akan rapat."

"Karena kan gak mungkin namanya keputusan harus dibikin bersama, tidak bisa sendirian," kata Awiek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.