TRIBUNNEWS.COM - Anggota fraksi Partai NasDem DPR RI Taufik Basari (Tobas) memberikan bocoran bahwa NasDem telah melakukan komunikasi secara informal dengan fraksi PDI Perjuangan (PDIP), untuk menggulirkan wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Namun, kata Tobas, wacana hak angket tersebut masih dalam proses pematangan.

“Secara informal sudah ada pembicaraan (dengan fraksi PDI Perjuangan), tetapi kita lagi memastikan pematangan dari proses komunikasi ini," kata Tobas kepada wartawan, Kamis (7/3/2024).

Dalam hal ini, Tobas pun menilai PDIP adalah salah satu kunci karena merupakan inisiator hak angket, sekaligus fraksi terbesar di Senayan.

“Karena mereka yang mengawali usulan hak angket ini dan juga sebagai fraksi terbesar dan kita menghormati, ya kita menunggu juga kesiapan PDI Perjuangan,” ujar Tobas.

Kendati demikian, Tobas mengatakan meskipun tanpa PDIP, Fraksi NasDem mengaku tetap siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu tersebut.

Saat ini diketahui NasDem tengah menyiapkan persyaratan pengajuan hak angket itu.

Namun, Tobas tak membeberkan kapan pastinya akan diajukan ke DPR.

Ia hanya mengatakan sesegera mungkin dan langkah yang diambil harus terstruktur.

“Artinya, substansinya harus kuat termasuk juga alasan-alasannya misalnya pelanggaran UU mana yang terjadi, kebijakan apa yang mau kita selidiki atau penyalahgunaan anggaran mana yang selama ini terjadi."

"Itu yang harus kita pastikan termuat dalam pengajuan hak angket kita,” tandas Tobas.

Baca juga: Bungkam soal Hak Angket saat Rapat Paripurna, NasDem: Bukan Berarti Tak Komitmen

Sebelumnya, mengenai hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024, PDIP melihat sebagai hal yang diperlukan.

Namun, hak angket tersebut masih perlu dikaji secara mendalam lagi untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tersebut.

"Kita sampai hari ini, PDI Perjuangan melihat angket itu perlu, tapi masih dalam kajian," ujar anggota DPR RI Fraksi PDIP Aria Bima, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Selain itu, Aria juga mengatakan saat ini PDIP tengah menyiapkan naskah akademis tentang wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Naskah akademis sudah disiapkan," kata Aria.

NasDem Bakal Tetap Ajukan Hak Angket ke DPR Meski PDIP Tak Ikut

Sebagaimana diketahui, parpol pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PDI Perjuangan (PDIP), sebelumnya mengusulkan hak angket Pemilu 2024.

Namun, NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebutkan belum memutuskan terkait setuju atau tidaknya soal usulan hak angket Pemilu 2024 itu.

Mengenai hal tersebut, Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menegaskan NasDem bakal mengajukan hak angket di DPR, meskipun PDI Perjuangan (PDIP) tak turut serta.

"NasDem sudah sesuai arahan ketua umum. Kemarin, Pak Sugeng sudah ngomong, akan tetap mengajukan hak angket sekalipun PDIP enggak ikut," ujar Sahroni, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024), dikutip dari Wartakotalive.com.

Untuk diketahui, dalam rapat paripurna pada Selasa (4/3/2024), Ketua DPR RI Puan Maharani absen karena menghadiri KTT Ketua Parlemen Dunia di Paris, Prancis.

Ketidakhadiran Puan tersebut kemudian menimbulkan persepsi bahwa PDIP belum satu suara soal usulan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Padahal, hanya fraksi PDIP, PKB, dan PKS yang menyuarakan hak angket pada rapat tersebut.

Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, pun beranggapan hak angket yang diusulkan oleh PKS, PKB, dan PDIP itu berpotensi rungkad, atau secara harfiah berarti runtuh.

Sementara itu, parpol pengusung Prabowo-Gibran yang berada di parlemen, seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, diketahui bersikap menolak rencana hak angket itu.

Hingga kini pun, belum ada kejelasan tentang progres rencana hak angket tersebut di parlemen.

Menanggapi itu, Sahroni mengatakan seharusnya parpol pengusung Prabowo-Gibran tak menolak hak angket itu.

Lantaran, jika menolak, justru menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pemilu 2024 sewaktu-waktu terbukti.

"Ya, kalau enggak ada apa-apa ya kenapa musti takut? Wong yang diangket itu adalah terkait hasil pemilu, yang dinodai dengan banyak kali dinamika terjadi di masyarakat, itu tujuannya," ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul NasDem Ajak Partai Pengusung Capres 02 Ikut Hak Angket, Sahroni: Agar Lebih Legitimate.

(Tribunnews.com/Rifqah/RChaerul Umam) (Wartakotalive.com/Rusna Djanur Buana)