JK: Partai Jadi Oposisi Itu 'Kecelakaan', Semuanya Ingin Menang Pemilu dan Punya Kekuasaan
JK menilai partai politik yang memutuskan untuk menjadi oposisi lantaran kalah dalam pemilu dan bukan karena keinginan.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menjadi pembicara dalam acara bertajuk 'Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?' yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok, Jawa Barat pada Kamis (7/3/2024).
Dalam pernyataannya, JK mengomentari terkait adanya partai politik (parpol) yang memutuskan menjadi oposisi pemerintah.
Awalnya, JK mengatakan bahwa oposisi merupakan bagian dari suatu sistem pemerintahan untuk menjadi pengontrol berjalannya pemerintahan.
Namun, dia menganggap tidak ada parpol yang ingin menjadi oposisi dari pemerintah hingga saat ini.
Hal tersebut lantaran, menurutnya, seluruh parpol ingin memiliki kewenangan dan kekuasaan.
"Oposisi suatu bagian daripada sistem bahwa ada yang mengontrol. Dalam politik, pemilu, semua tujuan dari partai politik itu, semua ingin memiliki kewenangan dan kekuasaan," katanya dikutip dari YouTube FISIP UI.
JK pun mengungkapkan, adanya parpol yang kini menjadi oposisi pemerintah sebagai 'kecelakaan.'
Adapun yang dimaksud kecelakaan oleh JK adalah lantaran parpol yang bersangkutan tidak menang dalam pemilu, sehingga memutuskan menjadi oposisi.
"Tidak ada partai politik yang didirikan untuk menjadi oposisi. Oposisi itu kecelakaan. Karena tidak menang, maka jadi oposisi," tuturnya.
JK mengungkapkan parpol harus berperan dalam pemerintahan untuk menjalankan visi-misi yang telah disusun.
Sehingga, sambungnya, ketika menjadi oposisi, maka visi-misi tersebut tidak dapat terealisasi.
Baca juga: Beda Sikap Oposisi Soal Hak Angket di Paripurna: PDIP dan PKS Interupsi, NasDem & PPP Tak Bersuara
"Karena untuk menjalankan visi-misi dalam partai, dia harus berada di pemerintahan. Dia harus ada atau di DPR," katanya.
Sebagai informasi, acara ini tidak hanya dihadiri oleh JK saja, tetapi ada pembicara lain.
Adapun pembicara tersebut yaitu Sekjen PDIP, Hasto Kristianto; anggota DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu; anggota DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani; pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti; dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Emir Chairullah; dan dosen Ilmu Politik FISIP UI, Irwansyah.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
