TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sejak diwacanakan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo 19 Februari 2024  lalu, hingga kini nasib Hak Angket belum jelas.

Hingga hari ini, Jumat (8/3/2023), belum ada satupun partai di DPR yang menggulirkan secara resmi Hak Angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Padahal pada rapat paripurna DPR RI pada Selasa (5/3/2024) lalu, terdapat tiga fraksi yang menginterupsi untuk menyuarakan hak angket yakni PDIP, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah lobi dan operasi senyap digencarkan  untuk mengganjal hak angket?

Berikut dirangkum Tribunnews.com sejumlah pernyataan para tokoh dan pengamat politik.

Gerindra Rayu Lawan Politik

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengakui pihaknya terus merayu kubu partai politik (parpol) yang mengusung paslon nomor urut 01 dan 03 untuk bisa bersatu mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jika telah ditetapkan sebagai presiden dan wapres terpilih.

Menurutnya komunikasi politik dengan partai politik pendukung paslon 01 dan 03 telah berjalan lancar dan produktif.

Bahkan dia menyatakan parpol kubu rivalnya menyambut baik ajakan rekonsiliasi tersebut.

"Komunikasi kami dengan teman-teman parpol yang mengusung 01 dan 03 berjalan lancar, berjalan baik dan berjalan produktif. Lancar dan baik. Ada gayung bersambut, ada pembicaraan-pembicaraan tingkat lanjutan dan akan terus dilakukan," kata Muzani saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Seperti diketahui paslon atau pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies-Muhaimin dan paslon nomor urut 03 Ganjar-Mahfud saat ini suaranya masih tertinggal menurut hitungan sementara KPU.

Muzani mengaku pihaknya siap bersabar menanti parpol-parpol kubu 01 dan 03 bisa bergabung agar mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. 

PDIP Ngaku Hak Angket Mulai Dihambat

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga ada upaya menghambat wacana penggunaan hak angket DPR.

Menurut Hasto hal tersebut terlihat ketika calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan gratifikasi.

"Karena muncul juga banyak intimidasi. Misalnya apa yang dilakukan pengaduan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Itu tidak terlepas dari upaya-upaya untuk menghambat hak angket tersebut," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Dia menjelaskan seharusnya semua pihak tidak perlu takut jika DPR menggunakan hak angketnya.

"Jadi banyak jalan terjal yang memang diciptakan karena sebenarnya enggak perlu takut terhadap penggunaan hak DPR ini," ujar Hasto.

Operasi Senyap Hak Angket

Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau
Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi menyebutkan sudah terprediksi soal tidak
kompaknya partai politik Pendukung Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud
terkait hak angket di DPR.

“Soal hak angket memang sudah diprediksi akan tidak solid, terutama parpol dari
koalisi 01 dan 03,” kata Jojo.

Jojo juga menilai soal hak angket itu, Presiden Jokowi tak akan tinggal diam.

Menurutnya pasti ada operasi senyap yang sudah dilakukan.

“Operasi senyap pasti sudah dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan
03. Terutama parpol yang berada di posisi margin threshold parlemennya masih
belum aman,” katanya.

Selain ambang batas parlemen, kata Jojo, soal tawaran posisi menteri di kabinet
sedikit banyak juga menggoyahkan iman dari para elite pengambil keputusan.

Hak Angket Terancam Rungkad

Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago mengatakan hak angket terancam batal.

"Dari rapat paripurna ini terbaca, PPP dan NasDem tidak terbuka menyatakan
sikapnya di Paripurna. Artinya, partai-partai yang berpotensi mengusulkan hak angket berpotensi rungkad sebelum akad," kata Arifki kepada Tribun Network.

Dia menilai bahwa PPP dan NasDem punya pertimbangkan untuk ikut hak angket.

"PPP masih berjuang untuk memastikan lolos parlemen di Pileg 2024. Sedangkan
Nasdem sepertinya masih menunggu langkah PDIP,“ ujar Arifki. 

Sejak awal, Arifki memahami usulan hak angket ini memang terkesan seperti
gertakan ketimbang langkah serius.

Dia menilai hak angket ini terbaca menjadi ruang negosiasi dari parpol pendukung
01 dan 03 untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

"Kebutuhan parpol tambahan dari pemerintahan baru nantinya salah satu upaya
menjaga kekuatan di parlemen. Makanya, agenda dari parpol pendukung 01 dan 03
berbeda-beda dalam melihat peluang hak angket sebagai keuntungan," kata Arifki.

Penulis: Igman/Fersianus/ Yuda/Has