Dugaan Hasto itu sebelumnya juga ditanggapi calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. 

Mahfud mengatakan, isu itu justru sudah ada sejak sebelum pemungutan suara dilaksanakan. 

"Ya biar saja diolah di masyarakat, itu kan juga sudah lama, sebelum pemilu kan juga sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Sudah dikunci sekian, dan angkanya (perolehan suara) itu peris," kata Mahfud usai olahraga di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (8/3/2024). 

Mahfud mengatakan, dugaan itu bakal dibuktikan oleh pihaknya. 

Meski demikian, Mahfud belum memastikan apakah dugaan terkait isu itu akan dilampirkan melalui hak angket di DPR RI atau melalui penyelesaian perkara hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Tinggal nanti pembuktiannya aja, nanti lihat saja," ujarnya. 

Hasto sebelumnya membeberkan soal dugaan adanya algoritma yang seolah menekan suara Ganjar-Mahfud berada di angka maksimal 17 persen. 

Ia menuturkan bahwa hal itu diketahui setelah berbicara dengan pakar teknologi informasi yang enggan ia beberkan identitasnya. 

"Misalnya dimasukkannya suatu algoritma untuk nge-lock perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen," kata Hasto di Election Talk FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024). 

Hasto juga mengatakan, ada pula gangguan siber dalam proses form C1. 

Menurutnya, perlu ada audit forensik dan meta untuk mengusut gangguan-gangguan itu. 

"Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut pakar IT tersebut pemilu seharusnya berlangsung dua putaran," ujarnya.

Sebagai informasi, jika dilihat dari laman pemilu2024.kpu.go.id, selama ini angka Ganjar-Mahfud memang selalu berputar di angka 16 hingga 17 persen. 

Dikutip dari laman resmi KPU itu sebelum akses grafiknya ditutup, Ganjar-Mahfud selalu berada di posisi ketiga, diungguli paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di posisi kedua. 

Angkanya tertinggal jauh dengan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memimpin perolehan suara sementara melalui hasil real count KPU dan quick count atau hitung cepat dari sejumlah lembaga survei itu. 

(Tribunnews.com/Milani Resti/Mario Christian S)