Pengamat Nilai Golkar Minta Jatah 5 Menteri Akan Memantik Ketidaksolidan di Koalisi Indonesia Maju
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menganggap sikap Golkar minta jatah 5 menteri dapat memantik ketidaksolidan di KIM.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Bobby Wiratama
"Hak prerogatif presiden, terserah beliau," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, buka suara tentang jatah menteri dari partai yang dipimpinnya jika Prabowo-Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).
Awalnya, Airlangga mengatakan 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," ungkapnya dikutip dari YouTube Kompas TV.
Kemudian, pria yang juga menjabat Menko Perekonomian itu menyatakan Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.
Dengan kemenangan tersebut, Airlangga berharap Partai Golkar memperoleh jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika sudah diumumkan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024.
"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit, ya, bolehlah."
"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," ujar Airlangga.
(Tribunnews.com/Deni/Fersianus Waku/Taufik Ismail)
