TRIBUNNEWS.COM - Partai Golkar berharap pihaknya memperoleh jatah lima kursi menteri apabila Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024.

Melihat hal ini, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menganggap sikap Golkar dapat memantik ketidaksolidan di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Mulanya, Ari menjelaskan, meminta jatah lima kursi menteri di tengah rekapitulasi suara Pilpres 2024 bukanlah sesuatu yang elok.

"Rengekan Golkar untuk minta porsi 5 kementerian di saat KPU belum final mengumumkan hasil pilpres adalah sebuah ketidakelokkan dalam berpolitik," kata Ari kepada Tribunnews.com, Selasa (19/3/2024).

Ia lantas menyarankan Golkar untuk menyelesaikan seluruh program-program legislasi di DPR RI daripada berbicara soal jatah menteri.

"Bicara jatah dan minta jatah semakin menunjukkan bahwa politik Golkar dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah, yakni partai pemburu rente politik," sambungnya.

Selain itu, ia menyoroti bagaimana sikap partai berlambang pohon beringin itu ditunjukkan kala partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran sedang kelimpungan mencari pendanaan makan siang dan susu gratis.

Ia berpendapat, hal semacam itu bisa menyebabkan partai lain di KIM juga meminta jatah menteri.

"Golkar telah memantik ketidaksolidan di Koalisi Indonesia Maju," ungkapnya.

Sementara itu, salah satu kolega Partai Golkar di KIM, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) enggan memberikan banyak komentar mengenai hal ini.

Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), perihal harapan partai yang identik dengan warna kuning itu untuk mendapatkan jatah lima menteri sebaiknya ditanyakan kepada Airlangga Hartarto.

Baca juga: Minta Jatah 5 Menteri kepada Prabowo, Golkar Disebut Partai Pemburu Rente Politik

"Ya tanya Pak Airlangga dong, nanya kok ke saya," kata Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Zulhas tidak menjawab saat ditanya berapa jumlah menteri yang diminta partainya kepada pasangan Prabowo-Gibran di kabinet nanti.

Ia hanya mengatakan bahwa posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.