"Jadi profesionalitas KPU bermasalah, prinsip efektif juga bermasalah, jujur dan adil juga bermasalah, penentuan berkepastian hukum juga bermasalah. Kenapa saya sebut prinsip berkepastian hukum KPU bermasalah, karena hanya untuk anak presiden peraturan diberlakukan surut jadi kecurangannya itu sangat merata di ruang prinsip," jelas Feri.

Menurut dia, ketika KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tanpa mengubah PKPU terlebih dahulu, maka hal itu telah melanggar administrasi negara sesuai hukum tata negara.

Feri menjelaskan, konsekuensi dari melanggar administrasi negara adalah sesuatu atau pihak terkait dapat dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, pendaftaran Gibran Rakabuming Raka dapat dinyatakan tidak pernah ada.

"Kalau melanggar administrasi negara maka konsekuensinya adalah batal demi hukum. Artinya, sebuah peristiwa itu dinyatakan tidak pernah ada jadi pendaftaran Gibran itu dinyatakan tidak pernah ada," ungkap Feri.

Dia memberikan apresiasi kepada paslon 1 dan paslon 3 yang mengambil langah hukum memproses perselisihan pemilu, termasuk dugaan TSM ke MK. Feri menilai langkah tersebut sangat serius dan berbahaya oleh paslon 2.

"Buktinya paslon 2 menyiapkan tim hukum yang berisi advokat-advokat Top. Ini berarti permohonan PHPU dari paslon 1 dan paslon 3 memang berbahaya," ujar Feri.

Dia berharap, mulai berjalannya sidang PHPU, MK akan berani berdiri sebagai penjaga konstitusi untuk menegakkan demokrasi yang menjadi cita-cita reformasi.

"Pesan saya, MK jangan membohongi konstitusi, jangan bohongi hati nurani, sebab di mana saja dispute election itu pasti bicara proses, sejak kapan bicara angka-angka saja. Bahkan, dalam sepak bola pun tidak bicara soal angka-angka. Misalnya, kecurangan permainan skor di Liga Italia kapan bicara angka-angka. Mereka bicara apakah wasit curang pemain terlibat, pemilik klub terlibat, bandar judi terlibat," tutur Feri. (*)