Dia menyebut, gambaran atau citra tokoh yang sederhana, baik hati, peduli atau pro rakyat (populis), suka terjun ke masyarakat (blusukan) sangat melekat pada diri Presiden Jokowi.

"Dengan ketokohannya yang kuat dan capaian kinerja ekonomi, jika UUD membolehkan Presiden Jokowi mencalonkan diri lagi, sangat dimungkinkan akan menang. Dengan demikian, calon persiden dan cawapres mana pun yang ia dukung berpotensi untuk menang," tutur Suharko.

Baca juga: Kubu Ganjar-Mahfud Respons Usul Pihak Prabowo-Gibran Minta MK Panggil Kepala BIN: Silakan Saja

Kunci Kemenangan

Suharko menyebut Presiden Jokowi menjadi kunci kemenangan dari paslon 2, Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 yang dalam sekali putaran, sebagaimana telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada 20 Maret 2024.

Para ahli strategi pemenangan paslon nomor urut 2 tampaknya mampu membaca dan memahami bahwa variabel atau kinerja ekonomi yang dicapai pemerintahan Jokowi dan ketokohannya yang kuat di mata publik, menjadi modal yang sangat penting dalam upaya memenangkan paslon nomor 2.

“Boleh diibaratkan bahwa kunci atau kartu kemenangan telah dipegang manakala Presiden Jokowi menunjukkan arah dukungan kepada paslon 2," kata Suharko.

Dia mengungkapkan, gejala menuju kemenangan mulai tampak manakala Presiden Jokowi menunjukkan arah dukungan kepada paslon 2. Posisi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang seharusnya netral akhirnya berpihak dan mengarah pada munculnya gejala-gejala unfairness pada proses dan mungkin juga hasil Pemilu 2024.

"Terkait dengan itu, menurut saya keberpihakan Presiden pada paslon nomor 2 dan bentuk nepotisme dalam wujud pencalonan Gibran adalah strategi pemenangan yang didesain secara sistematis," ujar Suharko.

Dia menambahkan, ada beberapa tindakan politik Presiden Jokowi yang juga mengarah pada desain untuk memenangkan paslon 2, yaitu kebijakan penyaluran/pembagian bantuan sosial dalam bentuk barang pada bulan-bulan mendekati hari pemungutan suara.

Selain itu, upaya penguatan konstruksi citra Presiden Jokowi, pelanggengan hegemoni kekuasaan, dan mobilisasi alat/aparat negara dan konsolidasi kekuasaan.

Pemilu 2024 Diwarnai Politisasi Bansos Presiden Jokowi

Ahli Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Profesor Hamdi Muluk mengatakan, sebanyak 29% pemilih memilih salah satu paslon dalam pilpres karena penggelontoran bantuan sosial (bansos).

Bahkan, di beberapa negara seperti di Nigeria, 92% pemilih memilih calon petahana karena penggelontoran bansos dalam bentuk uang tunai (BLT).

“Politisasi Bansos bersifat problematika karena bansos hanya bisa dikendalikan oleh orang yang punya otoritas, dalam hal ini petahana,” kata Hamdi saat memberi keterangan dalam kapasitas sebagai ahli pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Guru Besar Fakultas Psikologi UI itu menjelaskan, bahwa dalam konteks Pilpres 2024, tidak ada petahana yang maju, meski bansos digelontorkan dalam jumlah besar.

Namun, ujarnya, ada kontestan yang maju setengah petahana, dalam hal ini putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. Dia adalah calon wakil presiden (Cawapres) yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto.