Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Tim Hukum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris mengatakan, tudingan anggaran bantuan sosial atau bansos naik karena digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah fitnah.

Hal ini disampaikan Hotman Paris kepada wartawn pada sela-sela sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (5/4/2024).

Menurut Hotman, kehadiran empat menteri Jokowi dalam sidang PHPU membuktikan tak ada kaitan antara bansos dengan kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Kehadiran empat menteri semakin membuktikan karena kan tadi menteri keuangan sudah mengatakan APBN dengan angka yang segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo-Gibran," kata Hotman.

Apalagi, kata dia, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku dalam persidangan tidak ada kenaikan anggaran bansos pada 2023-2024.

"Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk BPJS yang itu semua tidak bentuk cash," ujar Hotman.

Karenanya, Hotman menganggap tudingan anggaran bansos dinaikan untuk menangkan Prabowo-Gibran adalah tidak benar.

"Jadi, bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara Pemilu adalah fitnah-fitnah, pepesan kosong belaka," imbuhnya.

Baca juga: Sri Mulyani Kutip Ungkapan Bahasa Jawa Gemah Ripah Loh Jinawi saat di MK

Baca juga: Gaya Ala Hotman Paris di MK: Pakaian hingga Sepatu Serba Kuning Menyala Jari Kanan Kiri Penuh Cincin

Adapun empat menteri Jokowi dihadirkan dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di MK. Mereka dimintai keterangan terkait dugaan penggunaan bansos untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Empat menteri itu, yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.