TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan keterpilihan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 karena efek penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu dalil yang disorot dari permohonan gugatan sengketa hasil Pemilu 2024 dari kubu capres-cawapres 01, Anies-Muhaimin (AMIN) dan 03, Ganjar-Mahfud.

Bahkan, untuk pembuktian hal tersebut, majelis hakim MK mengabulkan permintaan pihak 01 dan 03 untuk menghadirkan empat menteri Jokowi sebagai saksi dalam persidangan perkara ini, khususnya soal penyaluran bansos, dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta, pada Kamis (5/4/2024). 

Keempatnya yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini

Keempat menteri itu pun harus susah payah memberikan penjelasan kepada tim hukum pihak 01 dan 03 maupun majelis hakim dalam sidang di MK hari ini.

Dalam persidangan sebelumnya, pihak 01 menghadirkan ahli bernama Vid Adrison. Pakar Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini menjabarkan tentang dampak dari bansos terhadap perolehan suara pasangan calon yang didukung oleh petahana. '

Menurut Vid, bansos efektif meningkatkan suara paslon yang didukung oleh petahana karena bansos dapat diakui sebagai kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyangkal bantuan tersebut dari pemerintah dan bukan atas kerja masyarakat itu sendiri atau pihak lain.

“Bansos itu menargetkan masyarakat miskin. Ingat. nilai uang tersebut akan bergantung pada income (pendapatan), di mana nilainya akan berbeda pada masyarakat miskin dengan pendapatan tinggi. Masyarakat dengan pendapatan dan pendidikan rendah cenderung bersifat myopic, yakni kecenderungan memperlihatkan sesuatu yang lebih dekat terjadi dibandingkan dengan yang telah lama terjadi. Implikasinya secara jangka panjang ini dapat dilihat dari hasil survei LSI, di mana 69 persen penerima bansos pada 2024 memilih Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Jadi, ada hubungan positif antara jumlah bantuan dalam bentuk apapun dengan perolehan suara,” sampai Vid.

Baca juga: Hotman Paris: Anggaran Bansos Naik karena Dipakai Jokowi Menangkan Prabowo Hanya Pepesan Kosong !

Selain, faktor bansos, Vid juga menilai kunjungan Presiden Jokowi ke daerah pada masa kampanye mempengaruhi perolehan suara paslon 02.

“Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada 2024, kunjungan Prabowo menurunkan perolehan suara Ganjar, kunjungan Prabowo 2024 tidak berdampak pada perolehan suara Anies 2024, dan kunjungan Prabowo dan suara Jokowi 2019 semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo tahun 2024,” jelas Vid.

Ahli yang dihadirkan kubu 03 yakni Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Padjadjaran, Didin Damanhuri, juga menguatarakan poin yang sama terkait dampak penyaluran bansos terhadap elektoral paslon 02.

Ia menyebut ada tiga jenis bansos yang dipolitisasi pada Pemilu 2024.

Baca juga: Ahli Prabowo-Gibran di Sidang MK: Kubu Ganjar yang Diuntungkan oleh Bansos

Didin menjelaskan, seharusnya bansos bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di masa krisis. Dan normalnya, jumlah bansos yang didistribusikan akan menurun sesuai dengan kondisi perekonomian.

Namun, hal itu tidak terjadi pada saat masa kampanye Pemilu 2024 kemarin.

“Tapi kita lihat, dari 2020-2023 ada penurunan, tapi tiba-tiba 2024 mengalami lonjakan, Rp496,8 triliun, ditambah automatic adjustment sekitar Rp50 triliun, lebih dari Rp500 triliun,” ungkap Didin di persidangan.