TRIBUNNEWS.COM - Hingga kini, belum ada kejelasan terkait rencana pengguliran hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

Pada Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Penutupan Masa Sidang, Kamis (4/4/2024), wacana hak angket menghilang bak ditelan bumi.

Sejumlah partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengklaim rencana pengguliran hak angket batal dilakukan.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi menyebut wacana hak angket sudah tutup buku.

"Itu hanya wacana dan sudah reses saya rasa hak angket sudah tutup buku dan itu menjadi bagian dari sejarah bahwa hak angket hanya sekadar wacana," kata Viva, kepada wartawan Jumat (5/4/2024).

Sejak awal, Viva sudah memprediksi hak angket tak akan terwujud.

Senada dengan Viva, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman juga mengklaim wacana hak angket batal digulirkan.

Habiburokhman tak menjelaskan secara rinci alasan hak angket tak jadi bergulir di DPR.

"Yang jelas angket enggak jadi ya," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Puan Maharani Geleng Kepala

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani enggan merespons saat disinggung rencana partainya menggulirkan hak angket di DPR.

Baca juga: PKS Telah Berkomunikasi dengan PKB Terkait Hak Angket, Mardani: Ketemu Mbak Luluk Hamidah

Puan tak mengeluarkan sepatah kata pun saat ditemui awak media.

Anak Megawati Soekarnoputri itu hanya menggelengkan kepala saat disinggung perihal kelanjutan wacana hak angket.

Sikap itu ditunjukkan Puan dalam konferensi pers seusai rapat Paripurna ke-15 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis lalu.

Ditemui di kesempatan berbeda, sebelumnya Puan juga mengaku tidak pernah memberi instruksi kepada fraksi PDIP di DPR RI untuk menggulirkan hak angket.

"Enggak ada instruksi, enggak ada," kata Puan.

Upaya PKS dan PKB Gulirkan Hak Angket

Di sisi lain, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyebut pihaknya masih terus berupaya mewujudkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu di DPR RI.

Mardani menyebut, PKS telah berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait wacana pengguliran hak angket tersebut.

Sejumlah anggota fraksi PKB pun telah menandatangani surat pengajuan hak angket.

"Ketemu Mbak Luluk Hamidah PKB. Kata beliau beberapa dari F-PKB bahkan sudah tanda tangan. Kan cukup 25 anggota dari dua fraksi," ucapnya kepada wartawan, Jumat (5/4/2024).

Menurut Mardani, hak angket merupakan upaya untuk menguji kematangan demokrasi di Indonesia.

Tak hanya PKS, PKB hingga kini juga masih terus berupaya membujuk fraksi lain agar mendukung hak angket.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan.

Baca juga: DPR Sudah Reses, PKB Masih Berharap Fraksi Lain Dukung Hak Angket

Daniel mengatakan, PKB masih menunggu fraksi lain menandatangani surat pengajuan hak angket.

"Kami tetap menunggu dukungan dari fraksi lain," kata Daniel saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat.

Daniel menegaskan, PKB tidak hanya sekedar ingin hak angket segera digulirkan.

PKB berharap hak angket dapat menghasilkan proses demokrasi yang lebih baik ke depan.

"Kita ingin dapat berproses sesuai kuorum sehingga bisa menghasilkan perbaikan-perbaikan substantif ke depan untuk mengembalikan kembali demokrasi secara tepat dan benar," terangnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Chaerul Umam/Fersianus Waku/Muhammad Deni)