Para Pj kepala daerah hingga perangkat Kades dan Babinsa yang diundang dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi secara tidak langsung diarahkan atau dikendalikan untuk mendukung paslon nomor urut 2.

Hal itu, sangat mungkin terjadi karena kultur masyarakat dan kultur birokrasi Indonesia yang feodalistik paternalistik yang mendorong rakyat menghormati orang dengan jabatan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut.

"Ditambah lagi ada kultur asal bapak senang, yang penting beliau senang sebagai atasan, how to serve Bapak. Nah kemudian ada lagi kultur safety play, yang penting main aman. Jadi jabatan kita aman, proyek aman, maka ikutilah apa kata atasan. Maka inilah yang dikerjakan Pj-Pj yang pengangkatannya dipusatkan oleh presiden," ujar Djohermansyah.

Jagoan Presiden

Dengan latar belakang ini, para Pj akan selalu mengikuti dan membaca gerak-gerik dukungan Presiden ke paslon dalam Pilpres.

Maka ketika Presiden Jokowi makan bersama Prabowo Subianto, hal itu sudah menjadi kode bagi para Pj kepala daerah hingga bahwa inilah jagoan presiden di Pilpres 2024.

"Dengan demikian 271 Pj itu dengan jaringan yang dia miliki ke masyarakat, dan dengan perangkat Pemda yang dikuasai sampai ke Kecamatan, begitu pula para Kades, semua itu bisa dipakai untuk memenangkan paslon nomor 2.

Inilah yang mendongkrak suara Prabowo-Gibran hingga mencapai 58 persen," kata Djohermansyah.

Hal ini, lanjutnya, sangat memprihatinkan karena untuk memilih pejabat birokrasi seleksinya cukup berat.

"Untuk menjadi kepala dinas saja harus mengikuti tahapan seleksi berbulan-bulan dengan syarat yang ketat, namun untuk Pj kepala daerah ditentukan tanpa syarat yang jelas."

Bahkan, sambungnya, ada yang bukan dari birokrat melainkan tentara dan polisi, bahkan kementerian dan lembaga yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah.

"Makanya dapat disimpulkan para pejabat ini akhirnya bukan kepentingan untuk mengurus rakyat, pelayanan-pelayanan publik yang baik, tapi lebih mengurus kepentingan pusat," jelas Djohermansyah.

Dia menambahkan, dalil ini dapat dibuktikan dari hasil Pilpres 2024 di mana sebagian besar daerah yang dipimpin Pj yang dipilih Presiden Jokowi dimenangkan oleh Prabowo-Gibran.

Bahkan rata-rata kemenangan paslon nomor urut 2 di daerah-daerah yang dipimpin Pj yang ditunjuk presiden jumlah suaranya mencapai 50%.

"Jadi kemenangan Paslon nomor 2 itu sekitar 50% di daerah yang dipimpin Pj, artinya menang besar lah. Ini membuktikan bahwa presiden kali ini memang menggunakan aparatur sipil negara atau aparatur negara untuk memuluskan kemenangan paslon 2 di Pilpres," tutur Djohermansyah. (*)