"Di mana 69 persen penerima bansos pada 2024 memilih Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Jadi, ada hubungan positif antara jumlah bantuan dalam bentuk apapun dengan perolehan suara,” lanjutnya.

Selain itu, Vid menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran rendah, tidak efektif meningkatkan perolehan suara.

- Faisal Basri, Ahli Ekonomi

Selanjutnya, ahli yang dihadirkan kubu Anies, ada Ahli Ekonomi Faisal Basri.

Dalam keterangnnya, Faisal Basri menjelaskan soal kejanggalan keberadaan bantuan sosial dalam Pemilu 2024.

Ia mengatakan, bila berpedoman pada imbauan KPK, penyaluran bantuan tidak dibenarkan tiga bulan sebelum pemilihan pejabat.

Namun Faisal menyebut, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 aturan tersebut tidak digaungkan.

“Kebutuhannya ini jelas untuk meningkatkan suara dari segi data yang ada. Sebab, masalah pangan di dunia kian mereda hingga Desember dan harga beras di pasar internasional pada Januari turun, justru di Indonesia kian naik dan tertinggi sepanjang sejarah, pemerintah dengan bansosnya membantu orang yang miskin dan tidak miskin tambah banyak, cita-citanya menaruh harapan agar suaranya satu putaran,” katanya.

- Djohermansyah Djohan

Djohermansyah Djohan, Ahli Otonomi Daerah, menjelaskan Pilpres 2024 tidak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.

Sebab, menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokow) selaku pemegang kekuasaan pemerintahan telah mendukung Paslon 02.

Hal tersebut, kata Djohan, dukungan keberpihakan ini tampak pada perbuatan, tindakan, dan ucapan sebelum dan saat kampanye Pilpres 2024.

“Masyarakat pemilih Indonesia cenderung berorientasi paternalistik dan feodalistik karena tingkat pendidikannya yang masih rendah. Dalam kondisi ini, posisi kepala daerah, pejabat negara, dan kepala desa sangat strategis dalam mempengaruhi sikap pemilih,” ucapnya.

- Saksi, Amrin Harun