Selain ahli, ada saksi dari Pemohon yang dihadirkan di sidang sengketa Pilpres untuk memberikan keterangannya.

Satu di antaranya, bernama Amrin Harun.

Amrin Harun menerangkan adanya dugaan form C Hasil yang tidak ada dalam Sirekap.

Sebagai pemerhati pemilu, Amrin mengatakan, adanya penggelembungan suara mendorong dirinya untuk melacak laman Sirekap milik KPU pada beberapa kecamatan di Indonesia.

“Saya menemukan kejanggalan antara Sirekap dan form C Hasil di Sumatera Utara. Seharusnya form C Hasil itu suci dan tidak seharusnya ada pola-pola perbedaan pada tanda tangan dan coretan tipe-ex yang ada pada lembarannya,” sampai Amrin yang disampaikan secara daring dari Amerika Serikat.

Baca juga: Kubu Ganjar - Mahfud Punya Keyakinan Kuat 2 Petitum Mereka Dikabulkan MK

2. Saksi dan Ahli dari Kubu Prabowo, serta Keterangannya

Saksi dan Ahli

Tim kuasa hukum Prabowo-Gibran menghadirkan sebanyak 8 ahli dan 6 saksi dalam sidang MK pada Kamis (4/4/2024).

Berikut nama-nama ahli yang diajukan kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 2:

- Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan, Andi Muhannad Asrun
- Pakar hukum, Abdul Khair Ramadhan
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Aminuddin Ilmar
- Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis
- Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Khalilul khairi
- Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar sharif Hiariej
- Pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Hasbi
- Direktur Eksekutif Indo Baroemeter, Muhammad Qodari

Selain itu, berikut daftar nama saksi-saksi yang dihadirkan:

- Gani Muhammad
- Andi Bataralifu
- Dr.ahmad Doli Kuria Tanjung
- Dr. Suprianto
- Hj. Abdul Wahid
- Dr Ace Hasan Sadili

Sebelumnya, MK telah menggelar sidang mendengarkan keterangan KPU dan Bawaslu, pada Rabu (3/4/2024).

MK juga telah menggelar sidang mendengarkan saksi dan ahli dari Pemohon I, Anies-Muhaimin, pada Senin (1/4/2024) dan dari Pemohon II, Ganjar-Mahfud, pada Selasa (2/4/2024).

Sejumlah Keterangan Ahli dan Saksi

- Pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Hasbi

Hasan Nasbi berpendapat terkait hubungan bantuan social (bansos) dengan keterpilihan kandidat petahana yang dinilai sangat rendah.

Sebab, menurutnya, korelasinya hanya 0,29 yang berarti memiliki nilai sangat rendah.

Padahal berdasarkan pengamatan Hasan, pada exit poll hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil quick count dan perhitungan dari KPU.

“Kita semua bisa menguji elektabilitas dari kalangan penerima bansos, apakah bisa menggambarkan kandidat petahana mendapatkan suara dari tersebut."

"Koefisien korelasi antara approval rating Jokowi dengan kenaikan suara Prabowo-Gibran dengan kenaikan suara hanya 0,024. Sehingga tidak ada hubungan sama sekali antara bantuan sosial dengan keterpilihan Paslon 02 sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada,” ucap Hasan, Kamis (4/4/2024).

- Saksi, Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia T

Sementara saksi lainnya, yakni Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia T.

Dalam sidang di MK, Ahmad Doli menjelaskan terkait penetapan kebijakan penetapan penjabat kepala daerah didasarkan pada UU 10/2016.

Setelah Pilkada 2020, kata Ahmad, tidak akan ada pilkada hingga nantinya digelar pemilihan secara serentak pada November 2024.

Adapun menurutnya, konsekuensi dari ketentuan ini, maka hasil Pilkada 2017 dan 2018 harus berakhir pada 2022 dan 2023.

“Oleh karenanya untuk menjalankan pemerintahan selanjutnya perlu ditunjuk penjabat kepala daerah. Dalam UUD 1945, pemerintah adalah pelaksana undang-undang sehingga harus melaksanakan jalannya pemerintahan penetapan sesuai amanat undang-undang."

"Di tengah perjalanan itu, Komisi II DPR RI terdapat penyampaian aspirasi dari masyarakat sipil pada pertengahan 2022 yang meminta ada peraturan teknis agar penetapan penjabat daerah dan berdasarkan Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 ini oleh Mendagri dirumuskan dalam PP Nomor 4/2023. Sebagaimana aturan yang ada, selama proses dalam penetapan penjabat, maka pelaksanaan penetapan penjabat adalah sesuai dengan UU 10/2016,” jelas Ahmad Doli.

3. Saksi dan Ahli Kubu Ganjar, serta Keterangannya

Saksi dan Ahli

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo–Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) pada Selasa (2/4/2024) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1, MK.

Diketahui, sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi dari Pasangan Ganjar–Mahfud.

Adapun Ahli yang dihadirkan oleh kubu Ganjar, di antaranya Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura, Ekonom Senior Didin S. Damanhuri, Ahli Sosiologi Universitas Gadjah Mada Suharko, Aan Eko Widiarto selaku Ahli Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Ahli Rekayasa Perangkat Lunak dan Manajemen Universitas Pasundan Leony Lidya.

Sementara sejumlah saksi lainnya juga dihadirkan oleh pihak Ganjar.

Mereka adalah Dadan Aulia Rahman, Endah Subekti Kuntariningsih, Fahmi Rosyidi, Hairul Anas Suaidi, Memed Alijaya, Mufti Ahmad, Maruli Manogang Purba, Sunandiantoro, Suprapto, dan Nendi Sukma Wartono.

Sejumlah Keterangan Saksi

- Dadan Aulia Rahman

Dalam kesaksiannya, Dadan mengungkapkan tentang pembagian bantuan yang dilakukan Pensiunan TNI pada 11–12 Februari 2024.

Pada masa itu, masa tenang di Desa Pasireri, Cisata, Pandeglang, Banten.

“Saya melihat dan menyaksikan karena jarak yang membagikan dengan rumah saya kisaran 5 meter. Jumlah yang dibagikan kepada 50–70 orang karena ada dua kampung yang dibagikan, mereka setelah pulang membawa beras berlogokan Prabowo–Gibran,” cerita Dadan.

- Endah Subekti Kuntariningsih

Selanjutnya, Endah Subekti Kuntariningsih menceritakan peristiwa yang dialami kader PDI Perjuangan saat memasang bendera partai pada 29 Januari 2024 pukul 19.00.

“Kader kami menolak untuk menurunkan bendera yang dikibarkan sepanjang jalur yang dilalui Presiden nantinya. Pada area Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, jika lokasi ada presiden hadir kami sepakat tidak ada alat peraga, tetapi di area presiden melintas kami menolaknya."

"Selang 24 menit dari kejadian itu, kami dapat WA dari Kapolres Gunungkidul, pesannya sudah saya screenshot dan dikirimkan. Intinya, Kapolres meminta kebesaran hati saya sebagai Ketua DPC soal pengibaran bendera."

"Saya menjawab ke Kapolres sama seperti di hadapan dua personil tim pengamanan presiden,” kata Endah, Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Ibriza Fasti Ifhami)