Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan, Ketidaknetralan Pemerintah Tidak Terbukti
Respons Jokowi soal putusan MK: Tuduhan kecurangan, ketidaknetralan pemerintah tidak terbukti.
Penulis: Jayanti TriUtami
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal putusan sengketa hasil Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Jokowi menyebut putusan MK telah membantah tuduhan kecurangan dan ketidaknetralan pemerintah dalam Pilpres 2024.
Ditemui di SMKN 1 Rangas, Mamuju, Sulawesi Barat, Jokowi mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat.
Karena itu, pemerintah menghormati sepenuhnya putusan MK yang mengakui kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Menurut Jokowi, yang terpenting dari putusan MK adalah tidak terbuktinya tudingan kepada pemerintah dari para pemohon.
"Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah, seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah," ucap Jokowi, ditemui Selasa (23/4/2024).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas mengimbau masyarakat untuk kembali bersatu setelah Pilpres 2024 berakhir.
Jokowi berujar, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan tidaklah mudah.
Terlebih, menurut Jokowi, kondisi geopolitik semakin tidak menentu.
"Karena faktor eksternal geopolitik betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja, membangun negara kita," katanya.
Terkait dengan putusan MK, Jokowi menyebut pemerintah akan mendukung proses transisi kepada Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024.
Baca juga: Malam Ini Yusril Ihza Pimpin Tim Hukum Temui Prabowo, Laporkan Hasil Putusan MK
"Dari sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan karena sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok ya," pungkasnya.
Sebagai informasi, MK telah menolak gugatan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Dari dua gugatan ini, terdapat tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Ketiganya adalah Salsi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.
